Suara.com - Area perkantoran milik Ketua DPR RI Setya Novanto di Lantai 27 Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dijadikan alamat oleh 14 perusahaan berbeda.
Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) oleh terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarat, Senin (6/11/2017).
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono.
Dalam kesaksiannya, Deniarto mengatakan area perkantoran yang tercatat sebagai alamat 14 perusahaan berbeda itu milik Setnov.
"Sebetulnya, waktu itu, setiap ada proyek, kami bikin perusahaan. Jadi, setiap kali ada proyek, bikin perusahaan," kata Deniarto saat menjelaskan kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan.
Selain di PT Murakabi, Deniarto juga menjabat sebagai Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana. Kedua perusahaan itu hanya sebagian dari 14 perusahaan yang beralamat di kantor milik Setnov tersebut.
Majelis hakim dalam persidangan merasa terusik, karena bagi mereka, satu kantor untuk 14 perusahaan itu merupakan keanehan.
Apalagi, seperti yang diungkapkan Deniarto, setiap perusahaan yang alamatnya berlokasi di Menara Imperium tersebut hanya diisi oleh tiga orang pegawai.
Baca Juga: Ini Penjelasan Sandiaga soal Usulan Program 'Rumah Berlapis'
Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar menduga, masing-masing perusahaan tersebut dibuat untuk melakukan kebohongan.
Sebab, setiap perusahaan tanpa dilengkapi kemampuan dan kapabilitas yang cukup, pasti berusaha mendapatkan uang melalui proses tender.
"Saya minta maaf. Itu kelemahan saya, waktu itu saya mau saja," kata Deniarto, menjawab dugaan hakim.
PT Murakabi sendiri pernah menjadi salah satu konsorsium peserta lelang proyek KTP-el yang nilai proyeknya Rp5,9 triliun.
Namun, atas pengaturan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, PT Murakabi hanya sebagai perusahaan pendamping dari Perum PNRI.
Mayoritas saham PT Murakabi dimiliki oleh PT Mondialindo Graha Perdana. Adapun sebagian besar saham PT Mondialindo dikuasai oleh keluarga Novanto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!