Abraham Lunggana (Lulung) [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Menurut Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tidak ada preman. Indikator Lulung menyebut demikian karena tidak ada lagi catatan kriminal dari sekitar pusat bisnis tekstil terbesar di Asia Tenggara.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Jelang Lebaran, Aktivitas Porter Tanah Abang Menurun, Pendapatan Ikut Tergerus
-
Tanah Abang Bergeliat: Tren Butter Yellow hingga Paper Silk Jadi Primadona
-
Penuh Sesak Pasar Tanah Abang Menjelang Lebaran
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
Parkir Liar Merajalela di Tanah Abang, Rano Karno Janjikan 'Bersih-Bersih' Total dalam 3 Hari!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah
-
Hakim Siap Jemput Bola! Andrie Yunus Absen Sidang Demi Operasi Cangkok Kulit Akibat Air Keras
-
Misteri Hilangnya Pebisnis Berakhir Horor, Polisi Temukan Jasad dalam Perut Buaya Raksasa
-
Singapura Wacanakan Hukuman Cambuk untuk Siswa Pelaku Perundungan, Tuai Pro dan Kontra
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
-
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"
-
Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir