Abraham Lunggana (Lulung) [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Menurut Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tidak ada preman. Indikator Lulung menyebut demikian karena tidak ada lagi catatan kriminal dari sekitar pusat bisnis tekstil terbesar di Asia Tenggara.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Berburu Pakaian untuk Lebaran di Pasar Tanah Abang
-
Viral Pasar Tanah Abang Diklaim Makin Sepi Pengunjung, Gegara Parkir Liar dan Premanisme?
-
Kurma Laris Manis di Pasar Tanah Abang, Harga Mulai Rp40.000/kg
-
Pasar Tanah Abang 'Berubah' Jadi Masjid, Umat Islam Melaksanakan Salat Jumat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?