Abraham Lunggana (Lulung) [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Menurut Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tidak ada preman. Indikator Lulung menyebut demikian karena tidak ada lagi catatan kriminal dari sekitar pusat bisnis tekstil terbesar di Asia Tenggara.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Berburu Pakaian untuk Lebaran di Pasar Tanah Abang
-
Viral Pasar Tanah Abang Diklaim Makin Sepi Pengunjung, Gegara Parkir Liar dan Premanisme?
-
Kurma Laris Manis di Pasar Tanah Abang, Harga Mulai Rp40.000/kg
-
Pasar Tanah Abang 'Berubah' Jadi Masjid, Umat Islam Melaksanakan Salat Jumat
-
Pasar Tanah Abang Tutup Jam Berapa? Ini Informasi Lengkap Operasional dan Produk yang Dijual
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025