Suara.com - Palestina melontarkan ancaman untuk memutus semua komunikasi dengan Amerika Serikat, setelah negeri ‘Pakde Sam’ mengeluarkan peringatan untuk menutup kantor perwakilan Palestine Liberation Organization (PLO) di Washington.
Dalam sebuah video yang didapat Anadolu Agency, Minggu (19/11/2017), Sekretaris Jenderal PLO , Saib Ureykat berkata, "Pemerintahan Palestina akan memutus semua komunikasi dengan AS, apabila izin perpanjangan kantor PLO di Washington ditolak."
"Kami menerima pesan dari Kementerian Dalam Negeri AS kalau proses perpanjangan izin kantor PLO (di Washington) tidak akan dikabulkan, karena Palestina meminta pengadilan kriminal internasional [ICC] untuk menyelidiki kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina," tambah Ureykat.
Seperti dilaporkan oleh Kantor Berita AS, Associated Press (AP) pada Jumat (17/11), AS mengancam untuk menutup kantor cabang PLO di Washington.
Pasalnya, PLO mengajukan tuntutan legal atas pemerintahan Israel kepada ICC karena tindakan rezim itu terhadap masyarakat Palestina.
AP menuliskan, pelaporan PLO terhadap Israel di ICC ini berlawanan dengan hukum AS.
Sebab, berdasarkan undang-undang AS tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri AS harus menyatakan kepada Kongres bahwa PLO tidak akan mengadu kepada ICC. Namun, Mendagri AS Rex Tillerson gagal melakukannya sebelum batas waktu bulan November.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas kekinian telah meminta ICC untuk melakukan investigasi dan menuntut secara resmi pemerintahan Israel di Sidang Umum PBB pada September lalu.
Baca Juga: Israel Bunuh 14 Bocah dan Tahan 300 Anak-Anak Palestina
PLO dikenal sebagai representatif dari masyarakat Palestina sementara Pemerintahan Palestina adalah pejabat yang berwenah secara de jure di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO