Suara.com - Selain memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Presiden Joko Widodo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2017). Sebagaimana diketahui, kedua menteri Jokowi ini politisi Golkar.
Airlangga merupakan fungsionaris DPP Golkar, sedangkan Luhut senior yang cukup berpengaruh di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Namun Luhut membantah dalam pertemuan dengan Jokowi membahas soal posisi Ketua DPR dan partai Golkar pasca Novanto ditahan KPK.
"Nggak, saya nggak bicara soal itu," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan.
Saat ditanya soal kemungkinan Jokowi berpesan soal Golkar, Luhut menolak menjawab.
"Kalau pun diberi pesan, saya kan nggak wajib untuk menjawab kamu (pertanyaan wartawan)," ujar dia.
Kendati begitu, ia tak memungkiri internal Golkar tengah membahas pergantian Novanto sebagai Ketua Umum setelah ditahan KPK. Namun ia meminta semua pihak, termasuk media massa untuk tidak menghebohkan kasus Novanto.
"saya kita biarlah mereka di Golkar itu berproses dengan baik, nggak usah kita terlalu ramai-ramaikan. Semua ada mekanismenya, dan saya lihat sedang berproses juga. Semua baik-baik saja," kata dia.
Dia menambahkan, status tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik tak perlu didiskusikan lagi. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan.
Baca Juga: Sempat Menolak, Setya Novanto Teken Surat Penahanan KPK 20 Hari
"Kita harus patuh pada proses hukum, nggak usah didiskusikan lagi," ujar dia.
Dia menambahkan calon Ketua Umum pengganti Novanto harus memiliki figur yang bersih, dan baik.
Berita Terkait
-
Novanto Ditahan dan Tak Bisa Pimpin DPR, MKD Segera Ambil Sikap
-
Begini Tahapan Ukur Kecepatan Mobil Setnov saat Tabrak Tiang
-
Sam Aliano Batal Lapor Perusakan Bunga #SaveMrBakpao
-
Gonjang-ganjing Novanto, Airlangga Hartarto Menghadap Jokowi
-
Dedi Mulyadi Prediksi Golkar Bisa Berubah Arah di Pilgub Jabar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO