Suara.com - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan untuk saat ini posisi tersangka Setya Novanto dalam posisi tak punya pilihan selain mengikuti proses hukum. Tetapi kalau sidang praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dimulai 20 November 2017 menang, ceritanya bisa beda lagi.
"Setya Novanto berada disposisi yang nggak punya pilihan, kalau pada proses praperadilan dia (Novanto) menang lagi berarti lepas lagi," ujar Boni kepada suara.com, Senin (20/11/2017).
Novanto ditahan KPK sejak semalam. Dia dinyatakan tak perlu dirawat inap oleh dokter RSCM dan diperkuat oleh pendapat Ikatan Dokter Indonesia.
Tetapi Boni memiliki catatan tersendiri yang bisa jadi tak menguntungkan KPK tentang proses membawa Novanto dari RSCM ke rutan KPK.
"Dia datang ke KPK dibawa kursi roda, itu terlalu dramatis, itu akan memberikan efek yang tidak baik ke KPK pula," ujar Boni.
Menurut Boni agar hal itu tak merugikan KPK, sebaiknya Novanto diperiksa setelah benar-benar sembuh.
Terkait aksi Novanto yang menghilang ketika akan dijemput paksa KPK, menurut Boni, itu insting yang lazim dikala terdesak.
"Itu Insting untuk selamat saja, banyak orang pasti punya manuver waktu terdesak. Kejadian tersebut merupakan insting untuk bertahan hidup," imbuh Boni.
Lebih jauh, Boni menduga sekarang ini Novanto sedang merancang strategi lagi.
"Mungkin sulit untuk kabur, sekarang mungkin dia fokus pada rancangan kasus politiknya, dia nyari celah didalam bingkai politiknya. Tergantung Pak Setnov memainkan caturnya sekarang (untuk melepaskan diri)," kata Boni.
Walaupun kasus Novanto merupakan bidang hukum, kata Boni, dampak terhadap kehidupan politik sangat besar.
"Jika dilihat dari sisi hukum semua orang dapat memprediksi atau melihat langsung apakah Setya Novanto akan dipenjara atau bebas. Sedangkan untuk politik ada konsekuensi koalisi pemerintah, dikarenakan Setya Novanto sendiri merupakan ketua DPR, dan akan berdampak pada lembaga tersebut," kata Boni. (Julistania)
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO