Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Business Meeting between Japan and Indonesia di Jakarta, Minggu (15/1/2017). [Dok Kementerian Perindustrian]
Menjelang musyawarah luar biasa untuk memilih ketua umum baru menggantikan Setya Novanto yang kini ditahan KPK, Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid memuji nama Airlangga Hartarto. Menurut Nusron, Airlangga yang kini menjabat Menteri Perindustrian merupakan tokoh yang potensial.
"Pak Airlangga punya peluang. Tadi ketemu Presiden. Bagus. Jawani, kalem. Kalau soal itu bisa. Apakah mungkin, itu besok nanti kita lihat," kata Nusron di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Nama Airlangga dan sejumlah tokoh Golkar sering disebut-sebut setelah Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Usulan pergantian ketua umum juga dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla.
Untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum, DPP Partai Golkar akan menyelenggarakan rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), siang. Selain melaksanakan tugas sehari-hari ketua umum, pelaksana tugas juga ditugaskan menyiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa.
Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono telah mengusulkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjadi pelaksana tugas. Idrus merupakan pilihan Novanto sebelum ditangkap KPK.
Menurut Nusron munaslub dapat saja dipercepat atau sampai masa periodesasi Novanto selesai.
"Kalau keputusan politiknya sampai terbentuknya munaslub, kemudian diputuskan tanggalnya (munaslub). Bisa juga opsi kedua adalah sampai masa periodesasi ini habis. Berarti 2019. Ini masalah politik. Bukan lagi ada masalah debat hukum," kata Nusron.
"Pak Airlangga punya peluang. Tadi ketemu Presiden. Bagus. Jawani, kalem. Kalau soal itu bisa. Apakah mungkin, itu besok nanti kita lihat," kata Nusron di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Nama Airlangga dan sejumlah tokoh Golkar sering disebut-sebut setelah Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Usulan pergantian ketua umum juga dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla.
Untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum, DPP Partai Golkar akan menyelenggarakan rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), siang. Selain melaksanakan tugas sehari-hari ketua umum, pelaksana tugas juga ditugaskan menyiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa.
Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono telah mengusulkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjadi pelaksana tugas. Idrus merupakan pilihan Novanto sebelum ditangkap KPK.
Menurut Nusron munaslub dapat saja dipercepat atau sampai masa periodesasi Novanto selesai.
"Kalau keputusan politiknya sampai terbentuknya munaslub, kemudian diputuskan tanggalnya (munaslub). Bisa juga opsi kedua adalah sampai masa periodesasi ini habis. Berarti 2019. Ini masalah politik. Bukan lagi ada masalah debat hukum," kata Nusron.
Komentar
Berita Terkait
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Isu Reshuffle Menguat, Sekjen Golkar: Kita Belum Dengar Info Yang Valid
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah