Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan, hari ini, Golkar akan menarik Setya Novanto dari jabatan ketua DPR. Keputusan tersebut akan diambil dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, siang nanti.
"Hari ini pasti kami putuskan untuk menarik Pak Setya Novanto dari jabatan ketua DPR," kata Nurdin di DPP Partai Golkar.
Langkah ini ditempuh setelah Novanto ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Nurdin mengatakan partainya tak akan membiarkan kasus hukum yang menimpa Novanto menyandera lembaga legislatif karena akan berdampak pada rakyat Indonesia.
"Karena jabatan ketua DPR ini adalah jabatan politis yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat, berkaitan dengan budgeting, legislasi serta pengawasan," ujar Nurdin.
"Kami tidak mungkin membiarkan DPR. Sekalipun di sana juga ada mekanisme dengan ada wakil ketua yang bisa melaksanakan tugas, tetapi Golkar tidak mau menyandera daripada DPR," lanjut Nurdin.
Berdasarkan UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, kewenangan pergantian ketua DPR diserahkan kepada partai pemilik kursi, Golkar.
Ketika ditanya siapa pengganti Novanto, Nurdin mengatakan belum diputuskan.
"Kami belum putuskan saja bagaimana mau penggantinya. Kalau sudah ada keputusan, semua akan diserahkan kepada rapat pleno," kata Nurdin.
"Hari ini pasti kami putuskan untuk menarik Pak Setya Novanto dari jabatan ketua DPR," kata Nurdin di DPP Partai Golkar.
Langkah ini ditempuh setelah Novanto ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Nurdin mengatakan partainya tak akan membiarkan kasus hukum yang menimpa Novanto menyandera lembaga legislatif karena akan berdampak pada rakyat Indonesia.
"Karena jabatan ketua DPR ini adalah jabatan politis yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat, berkaitan dengan budgeting, legislasi serta pengawasan," ujar Nurdin.
"Kami tidak mungkin membiarkan DPR. Sekalipun di sana juga ada mekanisme dengan ada wakil ketua yang bisa melaksanakan tugas, tetapi Golkar tidak mau menyandera daripada DPR," lanjut Nurdin.
Berdasarkan UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, kewenangan pergantian ketua DPR diserahkan kepada partai pemilik kursi, Golkar.
Ketika ditanya siapa pengganti Novanto, Nurdin mengatakan belum diputuskan.
"Kami belum putuskan saja bagaimana mau penggantinya. Kalau sudah ada keputusan, semua akan diserahkan kepada rapat pleno," kata Nurdin.
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji
-
Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset
-
John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura
-
Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi