Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan, hari ini, Golkar akan menarik Setya Novanto dari jabatan ketua DPR. Keputusan tersebut akan diambil dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, siang nanti.
"Hari ini pasti kami putuskan untuk menarik Pak Setya Novanto dari jabatan ketua DPR," kata Nurdin di DPP Partai Golkar.
Langkah ini ditempuh setelah Novanto ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Nurdin mengatakan partainya tak akan membiarkan kasus hukum yang menimpa Novanto menyandera lembaga legislatif karena akan berdampak pada rakyat Indonesia.
"Karena jabatan ketua DPR ini adalah jabatan politis yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat, berkaitan dengan budgeting, legislasi serta pengawasan," ujar Nurdin.
"Kami tidak mungkin membiarkan DPR. Sekalipun di sana juga ada mekanisme dengan ada wakil ketua yang bisa melaksanakan tugas, tetapi Golkar tidak mau menyandera daripada DPR," lanjut Nurdin.
Berdasarkan UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, kewenangan pergantian ketua DPR diserahkan kepada partai pemilik kursi, Golkar.
Ketika ditanya siapa pengganti Novanto, Nurdin mengatakan belum diputuskan.
"Kami belum putuskan saja bagaimana mau penggantinya. Kalau sudah ada keputusan, semua akan diserahkan kepada rapat pleno," kata Nurdin.
"Hari ini pasti kami putuskan untuk menarik Pak Setya Novanto dari jabatan ketua DPR," kata Nurdin di DPP Partai Golkar.
Langkah ini ditempuh setelah Novanto ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Nurdin mengatakan partainya tak akan membiarkan kasus hukum yang menimpa Novanto menyandera lembaga legislatif karena akan berdampak pada rakyat Indonesia.
"Karena jabatan ketua DPR ini adalah jabatan politis yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat, berkaitan dengan budgeting, legislasi serta pengawasan," ujar Nurdin.
"Kami tidak mungkin membiarkan DPR. Sekalipun di sana juga ada mekanisme dengan ada wakil ketua yang bisa melaksanakan tugas, tetapi Golkar tidak mau menyandera daripada DPR," lanjut Nurdin.
Berdasarkan UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, kewenangan pergantian ketua DPR diserahkan kepada partai pemilik kursi, Golkar.
Ketika ditanya siapa pengganti Novanto, Nurdin mengatakan belum diputuskan.
"Kami belum putuskan saja bagaimana mau penggantinya. Kalau sudah ada keputusan, semua akan diserahkan kepada rapat pleno," kata Nurdin.
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Warga Perumahan Taman Mangu Indah Bantah Isu Banyak Rumah Dijual Akibat Banjir
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli