Anies Baswedan seusai menghadiri acara di komplek Masjid At-Taqwa Attahoriyah, Jalan KH. Abdullah Syafei, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017). (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan memasukkan stafnya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
"Semuanya akan dimasukkan ke dalam TGUPP, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai partikelir," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anies menginginkan semua orang yang akan bekerja gubernur memiliki surat keputusan pengangkatan.
"Tapi kalau tidak ad SK ditanya anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan anda? Nggak bisa jawab," kata Anies.
"Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim sebuah gugus tugas maka bukan sekedar darimana dananya, tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Lho ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," Anies menambahkan.
Pemerintah Jakarta sudah menganggarkan dalam RAPBD 2018 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung TGUPP. Nilainya naik drastis dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp2,3 miliar. Sebagian dana ini dialokasikan untuk menggaji anggota TGUPP.
"Semuanya akan dimasukkan ke dalam TGUPP, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai partikelir," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anies menginginkan semua orang yang akan bekerja gubernur memiliki surat keputusan pengangkatan.
"Tapi kalau tidak ad SK ditanya anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan anda? Nggak bisa jawab," kata Anies.
"Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim sebuah gugus tugas maka bukan sekedar darimana dananya, tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Lho ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," Anies menambahkan.
Pemerintah Jakarta sudah menganggarkan dalam RAPBD 2018 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung TGUPP. Nilainya naik drastis dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp2,3 miliar. Sebagian dana ini dialokasikan untuk menggaji anggota TGUPP.
Komentar
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara