Anies Baswedan seusai menghadiri acara di komplek Masjid At-Taqwa Attahoriyah, Jalan KH. Abdullah Syafei, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017). (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan memasukkan stafnya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
"Semuanya akan dimasukkan ke dalam TGUPP, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai partikelir," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anies menginginkan semua orang yang akan bekerja gubernur memiliki surat keputusan pengangkatan.
"Tapi kalau tidak ad SK ditanya anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan anda? Nggak bisa jawab," kata Anies.
"Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim sebuah gugus tugas maka bukan sekedar darimana dananya, tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Lho ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," Anies menambahkan.
Pemerintah Jakarta sudah menganggarkan dalam RAPBD 2018 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung TGUPP. Nilainya naik drastis dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp2,3 miliar. Sebagian dana ini dialokasikan untuk menggaji anggota TGUPP.
"Semuanya akan dimasukkan ke dalam TGUPP, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai partikelir," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anies menginginkan semua orang yang akan bekerja gubernur memiliki surat keputusan pengangkatan.
"Tapi kalau tidak ad SK ditanya anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan anda? Nggak bisa jawab," kata Anies.
"Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim sebuah gugus tugas maka bukan sekedar darimana dananya, tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Lho ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," Anies menambahkan.
Pemerintah Jakarta sudah menganggarkan dalam RAPBD 2018 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung TGUPP. Nilainya naik drastis dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp2,3 miliar. Sebagian dana ini dialokasikan untuk menggaji anggota TGUPP.
Komentar
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar