Anies Baswedan seusai menghadiri acara di komplek Masjid At-Taqwa Attahoriyah, Jalan KH. Abdullah Syafei, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017). (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan memasukkan stafnya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
"Semuanya akan dimasukkan ke dalam TGUPP, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai partikelir," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anies menginginkan semua orang yang akan bekerja gubernur memiliki surat keputusan pengangkatan.
"Tapi kalau tidak ad SK ditanya anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan anda? Nggak bisa jawab," kata Anies.
"Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim sebuah gugus tugas maka bukan sekedar darimana dananya, tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Lho ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," Anies menambahkan.
Pemerintah Jakarta sudah menganggarkan dalam RAPBD 2018 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung TGUPP. Nilainya naik drastis dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp2,3 miliar. Sebagian dana ini dialokasikan untuk menggaji anggota TGUPP.
"Semuanya akan dimasukkan ke dalam TGUPP, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai partikelir," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anies menginginkan semua orang yang akan bekerja gubernur memiliki surat keputusan pengangkatan.
"Tapi kalau tidak ad SK ditanya anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan anda? Nggak bisa jawab," kata Anies.
"Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim sebuah gugus tugas maka bukan sekedar darimana dananya, tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Lho ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," Anies menambahkan.
Pemerintah Jakarta sudah menganggarkan dalam RAPBD 2018 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung TGUPP. Nilainya naik drastis dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp2,3 miliar. Sebagian dana ini dialokasikan untuk menggaji anggota TGUPP.
Komentar
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- Sepeda Gunung Apa yang Bagus dan Murah? Ini 7 Rekomendasi Terbaik untuk Pemula
Pilihan
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
Terkini
-
Terdeteksi 198 Titik Panas di Riau, Terbanyak Kedua se-Sumatera
-
Sudahi Kebiasaan Doomscrolling! Tak Semua Hal di Internet Perlu Diikuti
-
Ikan Sungai Batanghari Makin Hilang, dari 300 Spesies Kini Tinggal 135
-
Kapolri Jadi Anggota Tapak Suci, Dinilai Sebagai Langkah Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
6 Tahun Penantian Jakmania Berakhir! Persija Bakal Jamu Persib di GBK, Catat Tanggalnya
-
Karhutla Meluas 10 Hektare di Kobar, Asap Mulai Dekati Bandara Pangkalan Bun
-
Cara Dapat Cashback Tiket Whoosh Pakai BRImo
-
Polisi Dalami Sosok Febrio Adiono di Kasus Kematian Sutrimo
-
Karhutla Sumsel Tembus 909 Kejadian, Indikasi Luas Terdampak 664,87 Hektare
-
Lokasi Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Aneh, Wamenkop Farida Farichah Ungkap Alasannya