Ketua DPP Partai Golkar Ridwan Hisyam [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua DPP Partai Golkar Ridwan Hisyam mengaku orang pertama yang menentang Idrus Marham menjadi pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang kini ditahan KPK.
"Saya buktikan lagi konsistensi saya dalam rapat pleno kemarin, satu-satunya orang yang tidak setuju atas pelaksana tugas Idrus Marham. Sekian banyak yang bicara, sekitar dua puluh orang, saya nggak tahu siapa saja yang bicara. Tapi saya konsisten," kata Ridwan di posko Kosgoro, Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Ridwan menyebut penunjukan Idrus menjadi pelaksana tugas ketua umum merupakan kebijakan membodohi publik.
Menurut dia, keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar itu juga sama saja menurunkan jabatan Idrus yang sebelumnya menjabat sekretaris jenderal.
"Idrus itu sekjen, kok mau-maunya diturunkan pangkatnya sebagai Plt. Plt itu kan pelaksana tugas yang sewaktu-waktu bisa diberhentiin," ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan sebelum Partai Golkar rapat pleno membahas nasib Novanto di posisi ketua umum Golkar dan ketua DPR, ia sempat menghubungi Idrus. Ridwan menyampaikan protes.
"Dan saya bilang, Pak Idrus anda nggak benar kalau terima putusan itu. Berdebat saya soal itu. Dia bilang ini sudah ada petunjuk," kata Ridwan.
Rapat pleno Partai Golkar kemarin juga memutuskan menunggu putusan praperadilan untuk menentukan perlu tidak atau tidaknya mencopot Novanto dari posisi ketua DPR.
"Saya buktikan lagi konsistensi saya dalam rapat pleno kemarin, satu-satunya orang yang tidak setuju atas pelaksana tugas Idrus Marham. Sekian banyak yang bicara, sekitar dua puluh orang, saya nggak tahu siapa saja yang bicara. Tapi saya konsisten," kata Ridwan di posko Kosgoro, Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Ridwan menyebut penunjukan Idrus menjadi pelaksana tugas ketua umum merupakan kebijakan membodohi publik.
Menurut dia, keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar itu juga sama saja menurunkan jabatan Idrus yang sebelumnya menjabat sekretaris jenderal.
"Idrus itu sekjen, kok mau-maunya diturunkan pangkatnya sebagai Plt. Plt itu kan pelaksana tugas yang sewaktu-waktu bisa diberhentiin," ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan sebelum Partai Golkar rapat pleno membahas nasib Novanto di posisi ketua umum Golkar dan ketua DPR, ia sempat menghubungi Idrus. Ridwan menyampaikan protes.
"Dan saya bilang, Pak Idrus anda nggak benar kalau terima putusan itu. Berdebat saya soal itu. Dia bilang ini sudah ada petunjuk," kata Ridwan.
Rapat pleno Partai Golkar kemarin juga memutuskan menunggu putusan praperadilan untuk menentukan perlu tidak atau tidaknya mencopot Novanto dari posisi ketua DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Bahlil 'Dihujat' di Medsos, Waketum Golkar Idrus Marham: Paradoks Demokrasi
-
Penyebar Meme Bikin Underbow Golkar Ngamuk, Bahlil Lahadalia Justru Santai: Sudahlah Saya Maafkan
-
'Harus Adil' Permintaan Khusus Golkar Jelang Sidang MKD yang Putuskan Nasib Adies Kadir
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru