Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Sarmuji dan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat debat yang agak seru ketika membahas musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru di partai Golkar.
Munaslub memang hangat diperbincangkan pasca ditahannya Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait korupsi e-KTP.
Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I partai Golkar mendesak ingin segera digelarnya munaslub untuk memilih ketua umum baru.
Perdebatan itu dimulai ketika Sarmuji memaparkan sedang mencari jalan keluar terbaik untuk internal partai Golkar. Dia mengklaim DPP Golkar sudah menampung seluruh aspirasi seluruh aspirasi dari kader Golkar dalam rapat pleno.
"Sebenarnya cari kesepakatan format apa jalan keluar karena itu saya hargai setiap pendapat karena itu untuk cari jalan keluar. Misalnya ude tentang Munaslub sudah diakomodiasi rapat kemarin," kata Sarmuji si Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Namun, sebelum Sarmuji menyelesaikan pemaparannya, Dedi Mulyadi memotong dengan menyindir sikap Golkar yang lihai dalam memainkan strategi politik. Menurutnya, hasil rapat pleno kemarin tidak memiliki jaminan untuk kebaikan masa depan Golkar yang lebih baik.
"Mas aku mau nanya Golkar ini kan paling pinter leak leok sekarang begini, begitu ada wacana Munaslub tunggu Praperadilan nanti setela praperadilan itu beda lagi pleno lagi. Diterusin lagi terus aja nah ini ada jaminan tidak?," kata Dedi.
Sarmuji pun menjawab sindiran Dedi. Menurut dia, hasil pleno merupakan kesepakatan bersama para elit partai Golkar. Sarmuji menyatakan saat ini DPP tengah mencari jalan keluar yang memuaskan seluruh pihak.
"Begini Mas Dedi, jadi kami bicara berdasarkan apa yang dibahas dalam rapat pleno kemarin. Setelah itu pasti ada pembicaraan lain ini kan mengelola pendapat banyak orang kalau kelola pendapat satu dua orang pasti mudah," katanya.
Seakan tak puas mendengar jawaban itu, Dedi kembali mengeluarkan pernyataan. Dia menyebut bahwa terkadang apa yang diputuskan Golkar di tingkat DPP disampaikan berbeda ke tingkat DPD I berbeda.
"Mas aku mau tanya aku ngalamin loh ada keputusan pleno tapi suratnya beda dengan hasil pleno," kata Dedi seraya tertawa.
Menanggapi itu, Sarmuji tak menampik penyataan Dedi. Namun, dia hanya menyebut jika memang demikian hal itu bisa dipermasalahkan. "Kalau itu bisa digugat bisa dipersoalkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!