Suara.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau setiap kontestan Pilkada untuk mengedepankan cara-cara yang baik, santun, tidak provokatif, serta senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Imbauan MUI disampaikan melalui rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga MUI masa bakti 2015-2020 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat pada 28-30 November.
MUI berpandangan peningkatan tensi politik akibat kontestensi elektoral tersebut apabila tidak dikelola dengan baik bisa berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
MUI juga mengimbau kepada semua pengurus MUI agar menjaga institusi MUI tidak terbawa arus politik praktis dengan ikut dukung-mendukung calon tertentu.
"MUI harus dapat berdiri di atas semua golongan, mengayomi dan membimbing semua kontestan agar mengedepankan al-akhlaq al-karimah," kata Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Kamis (30/11/2017).
Selain itu MUI mengimbau agar kontestan menjauhkan praktik kotor yang dilarang agama seperti risywah (politik uang), kampanye hitam, dan kecurangan.
Sehingga bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, mendapat berkah dari Allah SWT serta dapat memilih pemimpin berkarakter siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas).
Dalam rekomenasi Rakenas tersebut MUI meminta setiap pemimpin dan tokoh masyarakaf untuk menghidupkan budaya klarifikasi dan silaturahmi tanpa memandang perbedaan suku, etnik, organisasi, kelompok atau aliran politik.
Rakenas ketiga MUI menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya rekomendasi bidang kehidupan kebangsaan, bidang ekonomi dan hubungan internasional.
Baca Juga: Peringati Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Dua Misi Kenabian
Beberapa poin rekomendasi penting seperti KTP khusus bagi aliran kepercayaan, pembentuan majelis ulama dunia untuk menyebarkan Islam wasathiyah, yakni Islam moderat, damai dan toleran. [Antara]
Berita Terkait
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah
-
Waketum MUI Cholil Nafis Imbau Umat Islam Hormati Nyepi, Takbir Tak Pakai Pengeras Berlebihan
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ahmad Muzani Bocorkan Sikap Prabowo, Saat MUI Desak RI Keluar BoP
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah Kantongi! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI
-
Jarwinn Solar Panel Solusi Listrik Lebih Hemat Di Saat Viral BBM Naik
-
BGN Pastikan Motor Listrik Bakal 'Blusukan' Antar MBG di Seluruh Indonesia
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar