Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi salah satu pembicara dalam acara Maulid Nabi SAW yang diselenggaran oleh ormas Majelis Rasulullah di Taman Nasional Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2017). [Suara.com/Dian Rosmala]
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai perombakan posisi perwira tinggi TNI sudah dilakukan secara tepat. Perombakan dilakukan sebelum Gatot mengetahui Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR untuk menjadi Panglima TNI.
Gatot mengatakan proses perombakan posisi dilakukan sesuai prosedur. Gatot terlebih dahulu membahasnya dengan Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 30 November 2017.
Keputusan mutasi perwira tinggi, katanya, sudah mendapat persetujuan Dewan Kepangkatan Tinggi.
"Kemudian tanggal 4 Desember kami rapat, pada saat rapat kami belum tahu (ada pergantian Panglima TNI). Ya belum tahu karena ditanyakan tadi bahwa saya tidak diberitahu oleh Presiden," kata Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Penjelasan Gatot tersebut sekaligus membantah langkah menetapkan surat mutasi perwira tinggi merupakan manuver pribadi.
"Kalau saya diberitahu nanti (Panglima TNI) akan diganti Pak Hadi, sejak itu saya tidak boleh (mutasi). Saya tahunya sama Pak Hadi rapat selesai semua paraf," katanya.
Gatot mengatakan telah menghadap Presiden Jokowi mengenai pergantian Panglima TNI. Gatot telah mendapat perintah Presiden Jokowi untuk tidak melakukan rotasi di jajaran perwira TNI untuk saat ini.
"Kemarin saya menghadap presiden sebaiknya tidak mengeluarkan (surat mutasi). Jadi kalau tanggal 5 Desember atau hari ini walaupun secara legalitas boleh, tapi etika tidak, clear ya," kata Gatot.
Beberapa waktu yang lalu, Gatot melakukan mutasi 85 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Dalam keterangan tertulis Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, Selasa (5/12/2017) menyebutkan mutasi jabatan di lingkungan TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Dalam Surat Keputusan itu ditetapkan mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi TNI, terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.
Gatot mengatakan proses perombakan posisi dilakukan sesuai prosedur. Gatot terlebih dahulu membahasnya dengan Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 30 November 2017.
Keputusan mutasi perwira tinggi, katanya, sudah mendapat persetujuan Dewan Kepangkatan Tinggi.
"Kemudian tanggal 4 Desember kami rapat, pada saat rapat kami belum tahu (ada pergantian Panglima TNI). Ya belum tahu karena ditanyakan tadi bahwa saya tidak diberitahu oleh Presiden," kata Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Penjelasan Gatot tersebut sekaligus membantah langkah menetapkan surat mutasi perwira tinggi merupakan manuver pribadi.
"Kalau saya diberitahu nanti (Panglima TNI) akan diganti Pak Hadi, sejak itu saya tidak boleh (mutasi). Saya tahunya sama Pak Hadi rapat selesai semua paraf," katanya.
Gatot mengatakan telah menghadap Presiden Jokowi mengenai pergantian Panglima TNI. Gatot telah mendapat perintah Presiden Jokowi untuk tidak melakukan rotasi di jajaran perwira TNI untuk saat ini.
"Kemarin saya menghadap presiden sebaiknya tidak mengeluarkan (surat mutasi). Jadi kalau tanggal 5 Desember atau hari ini walaupun secara legalitas boleh, tapi etika tidak, clear ya," kata Gatot.
Beberapa waktu yang lalu, Gatot melakukan mutasi 85 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Dalam keterangan tertulis Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, Selasa (5/12/2017) menyebutkan mutasi jabatan di lingkungan TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Dalam Surat Keputusan itu ditetapkan mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi TNI, terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.
Komentar
Berita Terkait
-
Gatot Nurmantyo dan Eks Panglima TNI Bahas Izin Lintas Udara, Menhan Sjafrie: Kepentingan Nasional
-
Panglima TNI, Gatot Nurmantyo hingga Agum Gumelar Kumpul di Kantor Menhan Sjafrie, Ada Agenda Apa?
-
Bukan Sekadar Isu! Said Didu Bongkar Alasan JK Khawatir Indonesia Chaos Juli-Agustus Mendatang
-
Sekjen KAKI: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Harus Nasehati Gatot Nurmantyo Dkk
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif