Suara.com - Irak mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tindakan tersebut juga diprediksi akan membawa wilayah itu ke ambang konflik baru, seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Irak pada Rabu (6/12) waktu setempat.
"Kami mengutuk keputusan pemerintah AS, yang akan membuat wilayah ini dan bahkan dunia berada di ambang konflik baru," kata Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim Al-Jafari di dalam satu pernyataan.
"Tindakan ini akan menciptakan suasana tegang dan memperparah kerusuhan yang telah diderita rakyat Palestina untuk waktu lama," tambah Al-Jafari, sebagaimana dikutip Xinhua.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu mengumumkan pengakuan resminya atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada Rabu mengatakan, Departemen Luar Negeri Amerika akan "segera" bertindak atas instruksi Presiden Donald Trump dan memulai persiapan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dalam pidato yang ditayangkan televisi, Trump mengatakan, ia secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel dan menginstruksikan Departemen Luar Negeri untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota itu.
Tillerson, yang sedang melakukan kunjungan ke Eropa, mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa Amerika Serikat telah berkonsultasi dengan banyak teman, mitra dan sekutu, sebelum keputusan Trump diumumkan.
Meskipun dipuji oleh Israel, pengumuman Trump segera menarik penentangan kuat dan kecaman luas dari negara Arab dan Eropa bahwa tindakan semacam itu akan mengobarkan ketegangan dan menyulut kerusuhan di Timur Tengah.
Tillerson mengatakan Amerika Serikat telah melakukan tindakan untuk melindungi rakyat Amerika di wilayah tersebut.
Baca Juga: Trump Umumkan Yerusalem Ibukota Israel
"Keselamatan orang Amerika adalah prioritas tertinggi Departemen Luar Negeri, dan sejalan dengan lembaga lain federal, kami telah menerapkan rencana keamanan yang kuat untuk melindungi keselamatan warga negara Amerika di wilayah yang terpengaruh," katanya.
Pengumuman Trump menandai pemisahan diri dramatis dari kebijakan luar negeri para pendahulunya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
Terkini
-
Sebelum Cecar Gubernur Kalbar Soal Kasus Mempawah, KPK Analisis Barang Bukti Hasil Penggeledahan
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'