Mendagri Ikuti Saja Kesepakatan DPR Soal Pergantian Novanto

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah mengikuti mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut pergantian ketua dewan setelah Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Pemerintah ikut apa mekanisme yang ada di DPR," kata Tjahjo usai menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Tjahjo Kumolo mengatakan DPR sudah memiliki tata tertib pergantian ketua Parlemen. Itu sebabnya, mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini tidak mau intervensi.

"Biarlah mekanisme tatib bagaimana. Mekanisme partai, ya penggantinya orang partai mereka pasti ada mekanismenya. Di DPR juga sudah ada mekanismenya, kami ikut saja," katanya.

Novanto akan diganti karena dia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan kini ditahan KPK.

Setelah terjadi polemik, Novanto menunjuk pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin untuk menggantikan posisinya di kursi Parlemen melalui surat yang sekaligus menyatakan pengunduran dirinya sebagai ketua DPR.

Berkaitan dengan penunjukan Aziz, Tjahjo juga tidak mau menanggapi terlalu jauh.

"Kami tidak melihat orang, siapapun yang diusulkan oleh partai, yang disahkan dalam paripurna DPR, yang dilantik sebagai ketua DPR, ya itulah yang pemerintah akui," katanya. (Handita Fajaresta)