Suara.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tidak setuju jika Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kali ini hanya untuk meneruskan sisa waktu masa kepemimpinan Setya Novanto yang cuma tinggal 1,5 tahun lagi.
Ia mengatakan secara nasional partai Golkar dalam empat tahun terakhir selalu mengadakan Munas akibat konflik internal yang selalu muncul. Tentunya hal ini menguras energi besar dan hanya berfokus pada konflik politik internal.
"Dan pelaksanaan Munaslub kali ini memiliki energi cukup besar, karena tidak ada lagi pertentangan antara orang per orang, kelompok antar kelompok, faksi per faksi, semua kader fokus membesarkan partai ke depan," kata Dedi usai pembukaan Munaslub Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Namun, lanjut dia, energi yang besar itu akan sia-sia apabila ketua umum yang dihasilkan hanya punya waktu 1,5 tahun memimpin, dan kemudian setelah itu akan digelar Munaslub lagi. Padahal, momentum politik ke depan harus betul-betul dipersiapkan.
"1,5 tahun itu tentu sangat terbatas. Kita memikirkan Pemilukada dan Pemilu Legislatif. Kita tidak memiliki waktu membangun postur partai ini ke depan, karena usia kepemimpinan terbatas," ujar Dedi.
Oleh sebab itu, DPD Golkar Jawa Barat akan mengusulkan dalam Munaslub agar masa kepemimpinan Ketua Umum baru maksimal lima tahun. Itu tidak hanya berlaku bagi DPP saja, melainkan juga berlaku untuk DPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
"Musyawarah ini mestinya menjadi musyawarah nasional bukan luar bisa, dengan kepemimpinan 5 tahun dan berlaku bukan hanya DPP partai Golkar, tetapi berlaku untuk semua pihak, dari mulai DPP Golkar, DPD I, DPD II seluruh Indonesia, pimpinan kecamatan, desa dan keluruhan," tutur Dedi.
Seluruh tingkatan Partai Golkar mulai dari pusat sampai desa itu ditentukan melalui Musyawarah Nasional yang digelar pada Selasa (19/12/2017).
"Teknisnya saya akan mengusulkan lima tahun secara menyeluruh. Maka waktu 5 tahun ini Munaslub 2021. Tetapi berpikirnya adalah menitip golkar ke depan dalam menata infrastruktur partai yang baik," kata Dedi.
Mempersipakan kaderisasi yang memadai, sehingga Partai Golkar menjadi partai yang modern pada Pemilu 2023. Gagasan tersebut akan Dedi sampaikan dalam pandangan umum DPP Partai Golkar Jawa Barat dalam forum Munaslub.
"Saya yakin akan mendapatkan apresiasi. Semua orang cukup lelah dengan kegiatan politik yang terlalu rutin dilakukan oleh Partai Golkar. Semua orang ingin menjadikan Golkar menjadi partai yang berkarya dan kekaryaan dan pembicaraan adalah kerja dan karya nyata, bukan hanya aturan perebutan struktur kepemimpinan partai," kata Dedi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu