Suara.com - DPD Partai Golkar Jawa Barat menerima surat pencabutan dukungan kepada Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Minggu (17/12/2017) sore.
Alasannya, karena pasca mendapat rekomendasi secara resmi pada 25 November 2017, Ridwan tidak pernah menjalin komunikasi dengan DPP dan DPD Golkar Jawa Barat.
Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Jawa Barat, M. Qudra Iswara, sebelumnya pihaknya sudah melayangkan surat kepada Wali Kota Bandung untuk segera menentukan calon wakil, namun tak mendapat respon dari Ridwan.
"Kami sudah kirim surat waktu itu, supaya segera ditentukan siapa yang akan menjadi calon wakilnya. Agar kami juga siap-siap memberikan dukungan penuh. DPD di tingkat kota dan kabupaten ini kan harus siap-siap juga," kata Iswara di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (17/12/2017).
Ia mengatakan, jauh sebelum rekomendasi kepada Ridwan Kamil dikeluarkan, pihaknya sudah melakukan penjajakan bakal calon gubernur terlebih dahulu.
"Semua DPD tinggat Kabupaten/Kota waktu itu sepakat mengusung Pak Ketua (Dedi Mulyadi). Tapi kan yang menentukan tetap DPP," tutur Iswara.
Ia mengatakan pencabutan surat rekomendasi kepada Ridwan oleh DPP telah diketahui oleh Dedi Mulyadi. "Pak Dedi sudah tahu, karena kan beliau ada di Jakarta persiapan Rapimnas dan Munaslub besok. Jadi, beliau sudah tahu," kata Iswara.
Seperti diketahui, DPP Partai Golkar sebelumnya menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien untuk Pilkada Jawa Barat Periode 2018-2023. Dukungan tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan Setya Novanto.
Dukungan dicabut beberapa hari setelah posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diganti oleh Airlangga Hartarto melalui rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar.
Baca Juga: Ridwan Kamil Pamit Mundur, Masih Sisakan Rp6 Triliun
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu