Sidang dakwaan Setya Novanto di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12).
Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bisa saja mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi KTP berbasis elektronik dipecat dari keanggotaan Golkar.
"Ya kalau seandainya nanti para peserta munaslub punya pikiran-pikiran, diberikan satu tindakan terhadap kader yang melakukan satu tindakan tercela, apalagi kalau tindakan korupsi yang sudah berlaku hukum tetap, bisa saja (dipecat) kalau ada usulan-usulan itu," kata Akbar di arena Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).
Tetapi, keputusan memecat anggota harus melalui mekanisme, setelah ada keputusan tetap dari pengadilan, misalnya.
"Ini kan kita sebenarnya harus nunggu proses hukum, kita kan negara hukum. Negara hukum itu ada perasaan tidak bersalah," tutur Akbar.
"Tapi kalau seandainya nanti ada putusan yang berlaku tetap, ya kembali lagi bisa saja itu menjadi pelajaran. Paling tidak menjadi pembelajaran bagi partai," Akbar menambahkan.
Akbar menambahkan kalau Novanto dipecat dari anggota Partai Golkar, ini merupakan peringatan keras kepada kader lain agar jangan melanggar hukum, korupsi misalnya.
"Itu supaya dijadikan bahan untuk kepemimpinan DPP yang akan datang, supaya juga bisa menghindari hal-hal yang sama, tak kejadian lagi pada waktu-waktu akan datang," ujar Akbar.
Kursi ketua umum yang sebelumnya diduduki Novanto kini ditempati Airlangga Hartarto. Pergantian diputuskan lewat rapat pleno DPP Partai Golkar.
Menteri Perindustrian tersebut akan dikukuhkan menjadi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang diselenggarakan di JCC. Munaslub diselenggarakan sejak tanggal 18 hingga tanggal 20.
Novanto kini meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tersandung kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
Priyo Budi
Kembali ke arena munaslub. Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso masih menunggu kesempatan ikut maju menjadi calon ketua umum. Priyo mengaku di belakangnya sudah ada sekitar 148 suara atau 30 persen dari total pemilik suara.
"Ya kalau seandainya nanti para peserta munaslub punya pikiran-pikiran, diberikan satu tindakan terhadap kader yang melakukan satu tindakan tercela, apalagi kalau tindakan korupsi yang sudah berlaku hukum tetap, bisa saja (dipecat) kalau ada usulan-usulan itu," kata Akbar di arena Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).
Tetapi, keputusan memecat anggota harus melalui mekanisme, setelah ada keputusan tetap dari pengadilan, misalnya.
"Ini kan kita sebenarnya harus nunggu proses hukum, kita kan negara hukum. Negara hukum itu ada perasaan tidak bersalah," tutur Akbar.
"Tapi kalau seandainya nanti ada putusan yang berlaku tetap, ya kembali lagi bisa saja itu menjadi pelajaran. Paling tidak menjadi pembelajaran bagi partai," Akbar menambahkan.
Akbar menambahkan kalau Novanto dipecat dari anggota Partai Golkar, ini merupakan peringatan keras kepada kader lain agar jangan melanggar hukum, korupsi misalnya.
"Itu supaya dijadikan bahan untuk kepemimpinan DPP yang akan datang, supaya juga bisa menghindari hal-hal yang sama, tak kejadian lagi pada waktu-waktu akan datang," ujar Akbar.
Kursi ketua umum yang sebelumnya diduduki Novanto kini ditempati Airlangga Hartarto. Pergantian diputuskan lewat rapat pleno DPP Partai Golkar.
Menteri Perindustrian tersebut akan dikukuhkan menjadi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang diselenggarakan di JCC. Munaslub diselenggarakan sejak tanggal 18 hingga tanggal 20.
Novanto kini meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tersandung kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
Priyo Budi
Kembali ke arena munaslub. Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso masih menunggu kesempatan ikut maju menjadi calon ketua umum. Priyo mengaku di belakangnya sudah ada sekitar 148 suara atau 30 persen dari total pemilik suara.
"30 persen (siap dukung). Sekarang saya sedang cari momentum, apa benar dibuka kemungkinan, dibuka pintu bagi calon lain untuk di isi secara sehat," kata Priyo di Jakarta Convention Center.
Priyo mengatakan pendukungnya tinggal menunggu aba-aba.
"Iya sekitar itu (148). Insyaallah, kalau itu sah saya. Nunggu kode-kode dari saya, mereka sudah siap. Sekali lagi saya sedang melihat situasi terakhir bagaimana," ujar Priyo.
Priyo mengatakan seharusnya munaslub membuka peluang bagi setiap kader untuk maju.
"Tapi ya saya ingin lihat suasana dulu bagaimana. Nggak mungkin juga saya membentur batu baja, kalau memang kenyatannya seperti apa nanti," tutur Priyo.
Sejak persiapan munaslub memasuki tahap final, mayoritas DPD tingkat Provinsi mengerucutkan dukungan hanya kepada Airlangga -- menteri perindustrian. Mereka sampai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor dan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Menteng.
Priyo menyadari betul perkembangan itu. Tetapi, dia tetap ada perubahan dengan landasan demokrasi.
"Kita ingin membangun tradisi di Golkar. Kalah dan menang bukan segalanya bagi saya. Setidaknya saya ingin dicatat sebagai kader inti Golkar yang ingin meniupkan terompet bahwa perlu sistem dan cara yang kita bangun, cara khas Golkar yang coba kita tumbuhkan, demokratis, sehat, dan dilakukan dengan cara yang baik dalam berdemokrasi," Priyo menambahkan.
Menurut Priyo kalau tidak ada yang menyuarakan perbaikan sistem internal Golkar, tidak menutup kemungkinan partai berlambang pohon beringin runtuh.
"Dulu Golkar pernah lakukan itu, jaman baheula dulu, jaman pak Harto, apa-apa ketok palu, apa itu yang kita inginkan, apa nggak boleh orang yang punya nurani, tujuan mulia, niat menegakkan citra membangun demokrasi yang sehat diberi kesempatan, apa harus dibungkam hanya karena mungkin angin istana atau seterusnya, saya tidak tahu," kata Priyo.
Komentar
Berita Terkait
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Isu Reshuffle Menguat, Sekjen Golkar: Kita Belum Dengar Info Yang Valid
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah