Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akhirnya selesai, Rabu (20/12/2017) siang. Airlangga Hartarto secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin masa periode 2017-2019. [Suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan hasil musyawarah nasional luar biasa belum memerintakan perombakan struktur kepengurusan partai, kecuali perubahan ketua umum dari Setya Novanto menjadi Airlangga Hartarto.
"Sementara ketua umum saja yang diganti. Ini sebagai respons jangka pendek menghadapi keadaan yang memang akan membutuhkan tanda tangan secara administratif, misal tentang pilkada 2018 segera harus diproses," kata Sarmuji di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).
Sarmuji mengatakan perubahan struktur kepengurusan membutuhkan waktu dan pertimbangan yang jernih. Pembentukan pengurus baru, menurut Sarmuji tidak bisa didesak dalam waktu yang singkat.
"Menempatkan siapa, di mana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu. Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," ujar Sarmuji.
"Insyaallah besok (didaftarkan ke Kemenkumham). Hari ini akan kita notariskan. Notariatkan dulu seluruh keputusan munaslub kemudian didaftarkan ke kemenkumham," Sarmuji menambahkan.
Sarmuji tidak tahu soal rancangan susunan pengurus DPP Golkar yang hari ini beredar di kalangan wartawan.
"Jangan-jangan Ketua Umum tidak tahu sama sekali. Kita tidak tahu kok beredar, siapa yang susun kita tidak tahu," kata Sarmuji.
Airlangga berharap keputusan munaslub membuat internal partai semakin solid.
"Munaslub ini seluruhnya aklamasi, sehingga dengan berakhirnya Munaslub ini diharapkan konsolidasi organisasi di tingkat pusat, tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat kabupaten, kota dan juga di kecamatan, Desa bisa solid karena kita menyepakati semua hal secara bersama-sama," tutur Airlangga.
Momentum munaslub harus digunakan untuk bangkit dari ketertinggalan.
"Momentum ini untuk memenangkan kontestasi politik, baik pilkada, pileg maupun pilpres," kata Airlangga.
Momentum munaslub harus digunakan untuk bangkit dari ketertinggalan.
"Momentum ini untuk memenangkan kontestasi politik, baik pilkada, pileg maupun pilpres," kata Airlangga.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Isu Reshuffle Menguat, Sekjen Golkar: Kita Belum Dengar Info Yang Valid
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi