Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), di akhir 2017 ini kembali menggenapkan penghargaan yang ke-253 dan ke-254 sepanjang 2 periode jabatannya, dengan meraih 2 (dua) penghargaan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI. Anugerah itu adalah "Leadership Award 2017", atau penghargaan kepemimpinan kepala daerah, yang diterima Aher secara pribadi atas penilaian tim independen bentukan Kemendagri.
Selain itu ada juga penghargaan kedua, "Innovative Government Award 2017" atau penghargaan pemerintah daerah yang inovatif. Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (18/12/17) malam.
Leadership Award 2017 merupakan program prioritas nasional dalam pemberian penghargaan kepada kepala daerah atas kepemimpinannya dalam rangka memajukan daerah. Penghargaan tersebut diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI (Balitbang Kemendagri).
Leadership Award juga diberikan untuk pemimpin yang dinilai mampu memenuhi harapan masyarakat, menepati janji kampanye, dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Innovative Government Award 2017 merupakan penghargaan kepada daerah yang mempunyai inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk Iainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Berkaitan dengan inovasi 2017, menurut Aher, Pemprov Jabar telah menetaskan 17 macam inovasi yang semuanya diadaptasi dari perangkat daerah dan lembaga lain, seperti LIPI, Litbang maupun perguruan tinggi.
"Inovasi ini tentu untuk meraih kemaslahatan, yaitu bagaimana inovasi-inovasi ini memudahkan dan meringankan, murah dan mensejahterakan masyarakat," ujar Aher, usai menerima penghargaan.
Mengenai Leadership Award 2017 yang telah diterimanya, Aher menyatakan rasa bersyukurnya atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat.
"Good Leadership bagi saya adalah bagaimana bisa mendengar masukan positif dari bawahan dan menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan," katanya.
Menurutnya, ketika memimpin, selain harus mengarahkan bawahan dengan baik, ia juga harus memiliki ide besar yang datang dari diri sendiri, dan bahkan ditangkap dari bawahan. Tidak pernah malu ketika ada ide, inovasi, usulan dan saran dari bawahannya.
"Saya sebut misal Samsat Gendong. Ini adalah inovasi pelayanan pembayaran pajak usulan dari pejabat eselon IV, yang saat dia membuat projek perubahan Diklatpim. Begitu juga Samsat Online, adalah inovasi dari pejabat eselon III. Kita apresiasi inovasi ini dengan diterapkannya menjadi kebijakan gubernur," terangnya.
Aher tidak memungkiri, selama menjadi pemimpin menjumpai banyak permasalahan. Ia memaknai bahwa semua permasalahan pada dasarnya dapat dipecahkan dengan kebersamaan dan konsolidasi.
Aher menyebut, solusi sering dijumpainya dengan banyak membaca, diskusi santai, bahkan saat pengajian rutin dengan para pejabat pemprov.
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, mengatakan, penghargaan ini diberikan pada kepala daerah baik, yang lama atau yang baru menjabat, dengan menunjukkan inovasi, keteladanan dan kepemimpinan. Tentunya yang mampu menggerakkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat di daerahnya untuk menyukseskan program daerah maupun program pusat.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI, Dodi Riyadmadji menjelaskan, ada 5 (lima) hal utama dalam melakukan penilaian Innovative Government Award 2017.
"Pertama, mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Kedua, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat. Ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Keempat, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kelima, dapat direplikasi," paparnya.
Penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) secara nasional dilakukan Balitbang Kemendagri berdasarkan kriteria meliputi aspek kepemimpinan birokrasi (visioner, kapabilitas, akseptibilitas, integritas, dan gaya kepemimpinan) dan aspek kepemimpinan sosial (jujur dan transparan, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, serta santun). Masa kepemimpinan yang dinilai adalah kurun waktu tahun 2014 - 2016.
Penilaian dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Balitbang Kemdagri. Untuk kepala daerah di Jabar, pengumpulan dan verifikasi data kepemimpinan telah dilaksanakan pada 26 Oktober 2017, di Gedung Sate, dengan metode kuisioner dan wawancara/FGD terhadap parpol pengusung dan non pengusung, perangkat daerah, unsur kepolisian (polda), kejaksaan tinggi, forum kerukunan umat agama, akademisi (unpad dan ITB), kadin, organisasi kemasyarakatan, dan media cetak.
Berdasarkan hasil penilaian tim independen sebagaimana dimaksud, Aher sebagai Gubernur Jabar masuk ke dalam 5 kepala daerah provinsi (gubernur) yang berhasil meraih Leadership Award Tahun 2017. Gubernur lainnya adalah Gubernur Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO