Suara.com - Puluhan anak-anak muda Israel melakukan pembangkangan sipil terhadap kebijakan pemerintah zionis.
Para pemuda tersebut, secara tegas menolak bergabung dengan Israel Defence Force (IDF; militer Israel), Kamis (28/12/2017).
Mereka menolak bergabung dengan IDF karena kebijakan rasialis pemerintah terhadap warga Arab Israel maupun penjajahan atas tanah Palestina.
Dalam sebuah surat yang ditujukan ke pejabat-pejabat negara termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebanyak 63 warga Israel berusia wajib militer menuduh tentara dan pemerintah menerapkan "kebijakan rasis yang melanggar hak asasi manusia".
"Kami memutuskan tidak ingin ikut menjajah dan mempersekusi warga Palestina, yang memecah semua orang ke dua kubu yang berseberangan," bunyi surat itu, yang dimuat di surat kabar Yedioth Ahronoth edisi Kamis.
"Selama mereka terpaksa hidup di bawah penjajahan yang merebut hak asasi mereka, kedamaian tidak bisa dicapai," lanjut pernyataan itu.
Para penulis surat juga mengkritik blokade 10 tahun Israel di Jalur Gaza dan aktivitas pembangunan pemukiman di Tepi Barat, yang menurut mereka "memutuskan hubungan satu warga Palestina dengan yang lainnya".
Di bawah hukum Israel, wajib militer berlaku untuk semua penduduk, baik lelaki maupun perempuan. Mereka yang mangkir bisa menghadapi tuntutan hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi