Iran Dilanda Aksi Anti-Pemerintah, KBRI Teheran Imbau WNI Waspada

Suara.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Iran, Senin (1/1/2018), mengeluarkan surat peringatan yang mengimbau warga negara Indonesia di sana agar menjauhi kerumunan massa.

Imbauan itu dikeluarkan setelah gelombang demonstrasi anti-pemerintah di sejumlah provinsi termasuk ibu kota Teheran semakin membesar.

WNI dan diaspora yang tinggal di Iran juga diingatkan agar selalu membawa identitas diri bila beraktivitas di luar rumah dan selalu waspada.

Demonstrasi yang menentang kenaikkan harga itu masih berlangsung hingga kekinian dan bergulir menjadi protes anti-Presiden Hassan Rouhani di seluruh negara.

KBRI menyarankan agar warga Indonesia di Iran menjaga komunikasi dan juga menyediakan hotline 24 jam agar mudah dihubungi.

Nomor yang diberikan oleh KBRI Teheran adalah +989129632269, +989120067021, +989120368594 dan +989121891952.

Aksi massa itu sendiri bermula dari merosotnya kondisi ekonomi di negara tersebut. Namun, aksi itu dengan cepat melenceng menjadi bermuatan politik.

“Sangat terlihat bahwa mereka yang kalah pada pemilihan presiden lalu senang melihat demonstrasi massal ini,” terang jurnalis dan ahli politik Iran Abbas Abdi kepada Anadolu Agency, Minggu (31/12/2017).

Baca Juga: Partai Berkuasa Setuju, Israel Segera Caplok Tepi Barat Palestina

Ribuan rakyat Iran turun ke jalan di kota-kota bagian timur laut pada Kamis (28/12) untuk memprotes naiknya harga-harga dan mismanajemen dalam sistem pemerintahan. Protes ini dengan cepat menyebar menjadi demonstrasi anti-pemerintah di seluruh negara.

Kantor Berita Mahasiswa Iran mengutip Gubernur Mashhad Mohammad Rahim Norozian, yang berkata polisi telah berhasil membubarkan protes, dan menahan lebih dari 50 pedemo.

“Mereka yang menerima deviden tinggi dari hasil investasi mulai meminta untuk menarik kembali investasi setelah merugi, meski sejak awal tidak ada jaminan dari pemerintah dan Bank Sentral,” ujar Abdi, menunjukkan bahwa demo kali ini disebabkan oleh “jatuhnya perusahaan-perusahaan keuangan”.

Abdi melanjutkan, karena mayoritas perusahaan keuangan yang bangkrut berada di wilayah timur laut di provinsi Khorasan, demonstrasi dimulai di Mashhad, kota yang terletak di tengah-tengah provinsi itu.

Dia juga menekankan, kesalahan-kesalahan di bidang ekonomi yang terjadi di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad turut menyumbang sebagai alasan di balik protes baru-baru ini.

“Tentu saja, insiden [jatuhnya perusahaan-perusahaan finansial] adalah pemantik, terlepas dari itu, masyarakat dari lapisan bawah telah menunggu keadaan seperti ini untuk menyuarakan aspirasi.”