Suara.com - Partai Likud, partai politik yang berkuasa di Israel, menyetujui dokumen proposal pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk menganeksasi tanah Palestina di Tepi Barat.
Tanah yang hendak diklaim dan disahkan sebagai teritori Israel itu, kekinian sudah dibangun ribuan rumah-rumah warga mereka secara ilegal.
Proposal tersebut, seperti dilansir Middle East Monitor, Senin (1/1/2018), menjadi dasar PM Netanyahu untuk menganeksasi dan mengesahkan legalitas pembangunan perumahan Israel di Tepi Barat.
Setelah disetujui Partai Likud, proposal itu akan diajukan ke Knesset, parlemen Israel, dan bakal dibahas dalam tiga sesi persidangan sebelum disetujui.
Kelak kalau proposal itu jadi disahkan, maka Israel diyakini akan mengebut proyek pembangunan perumahan warga di wilayah Tepi Barat. Mereka menargetkan ada jutaan rumah baru untuk warga Israel.
Lembaga Riset Tanah Palestina (LRC) mengungkapkan, Israel merampas sekitar 2.500 hektar tanah milik Palestina, menghancurkan 500 bangunan, dan mendirikan delapan pemukiman Yahudi sepanjang 2017.
Laporan mereka menunjukkan Israel merampas tanah Palestina dengan "tujuan militer" dan "berniat membangun pemukiman Yahudi" di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
LRC juga mencatat sebanyak 900 insiden kekerasan dan serangan oleh pasukan Israel di wilayah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.
Baca Juga: Dari Ancol, Band Kotak Terbang ke Jepang
Menurut badan-badan hukum Israel dan Palestina, aktivitas pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur meningkat tiga kali lipat pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.
Organisasi Peace Now juga mengatakan, pemerintah Israel menyetujui pembangunan 1.982 rumah pada 2015; 2.629 rumah pada 2016; dan, pada 2017 sebanyak 6.500 rumah.
Menteri Fasilitas Umum dan Perumahan Israel, Yoav Galant, pada 24 Desember lalu mengumumkan rencana pembangunan 300.000 rumah baru di Yerusalem Timur dengan nama proyek "perumahan di tanah Yerusalem yang bersatu, ibu kota Israel".
Aktivitas pembangunan perumahan Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem itu, dianggap menjadi salah satu rintangan terbesar yang menghalangi proses perdamaian Israel-Palestina.
Perundingan perdamaian antara kedua belah pihak itu terhenti pada April 2014.
Di bawah kepemimpinan PM Bejamin Netanyahu, pemerintah Israel menggenjot pembangunan pemukiman Yahudi di kawasan yang diperebutkan Israel dan Palestina.
Sejak 1967, Israel meresmikan 131 perumahan di Tepi Barat, 10 di Yerusalem Timur dan 116 di lembah Tepi Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan