Suara.com - Partai Likud, partai politik yang berkuasa di Israel, menyetujui dokumen proposal pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk menganeksasi tanah Palestina di Tepi Barat.
Tanah yang hendak diklaim dan disahkan sebagai teritori Israel itu, kekinian sudah dibangun ribuan rumah-rumah warga mereka secara ilegal.
Proposal tersebut, seperti dilansir Middle East Monitor, Senin (1/1/2018), menjadi dasar PM Netanyahu untuk menganeksasi dan mengesahkan legalitas pembangunan perumahan Israel di Tepi Barat.
Setelah disetujui Partai Likud, proposal itu akan diajukan ke Knesset, parlemen Israel, dan bakal dibahas dalam tiga sesi persidangan sebelum disetujui.
Kelak kalau proposal itu jadi disahkan, maka Israel diyakini akan mengebut proyek pembangunan perumahan warga di wilayah Tepi Barat. Mereka menargetkan ada jutaan rumah baru untuk warga Israel.
Lembaga Riset Tanah Palestina (LRC) mengungkapkan, Israel merampas sekitar 2.500 hektar tanah milik Palestina, menghancurkan 500 bangunan, dan mendirikan delapan pemukiman Yahudi sepanjang 2017.
Laporan mereka menunjukkan Israel merampas tanah Palestina dengan "tujuan militer" dan "berniat membangun pemukiman Yahudi" di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
LRC juga mencatat sebanyak 900 insiden kekerasan dan serangan oleh pasukan Israel di wilayah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.
Baca Juga: Dari Ancol, Band Kotak Terbang ke Jepang
Menurut badan-badan hukum Israel dan Palestina, aktivitas pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur meningkat tiga kali lipat pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.
Organisasi Peace Now juga mengatakan, pemerintah Israel menyetujui pembangunan 1.982 rumah pada 2015; 2.629 rumah pada 2016; dan, pada 2017 sebanyak 6.500 rumah.
Menteri Fasilitas Umum dan Perumahan Israel, Yoav Galant, pada 24 Desember lalu mengumumkan rencana pembangunan 300.000 rumah baru di Yerusalem Timur dengan nama proyek "perumahan di tanah Yerusalem yang bersatu, ibu kota Israel".
Aktivitas pembangunan perumahan Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem itu, dianggap menjadi salah satu rintangan terbesar yang menghalangi proses perdamaian Israel-Palestina.
Perundingan perdamaian antara kedua belah pihak itu terhenti pada April 2014.
Di bawah kepemimpinan PM Bejamin Netanyahu, pemerintah Israel menggenjot pembangunan pemukiman Yahudi di kawasan yang diperebutkan Israel dan Palestina.
Sejak 1967, Israel meresmikan 131 perumahan di Tepi Barat, 10 di Yerusalem Timur dan 116 di lembah Tepi Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai