Suara.com - Badan Pengawas Pemilu melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/1/2017). Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.
Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, audiensi tersebut membahas keikutsertaan anggota polisi aktif yang maju di Pilkada 2018.
"Ada beberapa agenda yang perlu kami sampaikan ke pak Kapolri terkait dengan fenomena misalnya, calon dari anggota Polri yang masih aktif atau menjelang purna yang akan berkontestasi dalam Pilkada," ujar Abhan seusai pertemuan.
Abhan menyambut baik langkah tegas Tito menonaktifkan anggota Polri yang akan mengikuti pilkada. Para perwira aktif harus mengundurkan diri dari Polri seusai KPU menetapkan yaang bersangkutan sebagai peserta pilkada.
"Saya kira sikap kebijakan dari Pak Kapolri tegas, bahwa mereka yang saat ini ikut kontestasi yang masih menjabat akan dinon-jobkan dan mekanisme pengunduran, tentu akan diproses segera karena memang UU Pilkada dan PKPU bahwa pengunduran diri itu ada setelah penetapan," jelasnya.
Tito, kata Abhan, juga menjamin netralitas kepolisian bagi anggota Polri yang maju dalam pilkada.
"Tetapi yang jelas Bapak Kapolri (Tito) menjamin netralitas kepolisian," tuturnya.
Lebih lanjut, audiensi tersebut juga membahas persoalan kejahatan teknologi (cyber crime) dan isu SARA di Pilkada 2018.
Baca Juga: Hari Kedua di NTT, Jokowi Resmikan Embung Hingga PLBN
Abhan menuturkan, Polri dan Bawaslu akan menindaktegas adanya pelanggaran politik uang dan kampanye hitam.
"Kapolri dan Bawaslu yang ada di Gakkumdu akan tegas terkait dengan pelanggaran politik uang dan kampanye hitam. Langkah kongkretnya adalah, kampanye hitam melalui media-media sosial misalnya, polisi akan ikut memantau dan berkoordinasi dengan kami,” tandasnya.
Dalam audiensi tersebut hadir pula Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal