Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui, La Nyalla Mattalitti adalah titipan Presidium Aksi 212 kepada partainya untuk diusung sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018.
Namun, Partai Gerindra tidak bisa mengusung La Nyalla lantaran kursi di DPRD Jawa Timur tidak mencukupi.
“Jadi kami punya komunikasi, punya hubungan dengan elemen-elemen. Memang presidium-presidium seperti itu (212) menitipkan orang-orang untuk dapat diusung partai-partai tertentu, termasuk partai Gerindra. Cuma tadi kami sampaikan tidak bisa mengusung sendiri," kata Riza di DPR, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Bukan cuma La Nyalla, kata dia, Presidium 212 juga menitipkan nama untuk diusung sebagai kepala daerah di Bogor, namun tidak didukung oleh partai koalisi.
"Mudah-mudahan bila ke depan Gerindra kursinya banyak bisa mengusung sendiri, sehinga lebih leluasa," ujar Riza.
Perihal pengakuan La Nyalla soal mahar politik sebanyak Rp40 miliar yang diminta oleh Partai Gerindra, Riza tak mau menilai itu bentuk kekecewaan mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
"Saya tidak mengatakan itu bentuk kekecewaan. Dia sudah berusaha selama ini kampanye, sosialisasi, kunjungan kemana-mana ikut membesarkan partai," tutur Riza.
"Partai Gerindra sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada La Nyalla," tambah Riza.
Baca Juga: Pendemo Kecewa, Facebook Ternyata Libur Sejak Tiga Hari Lalu
Gerindra tidak akan memperkarakan pernyataan La Nyalla soal mahar politik yang diminta kepada dirinya.
"Terkait langkah hukum, kita lakukan silaturahmi, mediasi, melakukan cara cara untuk menyelesaikan masalah secara mufakat. Saya yakin masalah Partai dengan kader bisa diselesaikan secara mufakat," kata Riza.
Berita Terkait
-
'Nyanyian' La Nyalla Soal Prabowo Tak Perlu Dibesar-besarkan
-
La Nyalla Klaim 'Dipalak' Prabowo, Demokrat: Kalau Kami Tidak
-
La Nyalla Klaim 'Dipalak' Prabowo Rp40 M, Fadli Zon Membantah
-
Pilkada 2018 Marak Calon Tunggal, Gerindra: Merusak Demokrasi
-
Alasan Partai Gerindra Gabung Koalisi PDIP dan PKB di Jatim
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'