Suara.com - Maraknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2018 menjadi sorotan Partai Gerindra. Fenomena ini dinilai akan semakin menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut merupakan penilaian Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga politikus Gerindra Ahmad Riza Patria, dalam rapat gabungan antara Komisi II, Komisi III DPR bersama Mendagri, Kapolri, KPU, Bawaslu, Kejagung dan serta KPK di DPR, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
"Sekarang faktanya banyak sekali calon tunggal. Demokrasi yang kita banggakan ini, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ternyata tak membanggakan karena secara kuantitas kita besar demokrasinya, tapi secara kualitas kita rendah," kata Riza.
Menurut Riza, fenomena kandidat tunggal menutup kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpinnya dan akan melahirkan pemerintahan dan elite partai politik yang arogan.
"Calon inginnya borong semua partai politk. Jadi lebih murah, tak ada kampanye, tak ada beli atribut. Selesai waktu daftar jadi calon tunggal, sudah tidur. Nanti tunggu hasilnya, Insyaallah 99 persen pasti menang," sindir Riza.
Riza menyarankan agar daerah yang memiliki calon tunggal diberi tambahan waktu tiga hari untuk membuka peluang bagi calon lain mendaftar.
Jika dimungkinkan, seluruh partai politik yang bergabung dalam koalisi mendukung calon tunggal, diminta sebagian untuk menarik dukungan dan membentuk poros baru serta mengusung kandidat lain.
"Sehingga terjadi kompetisi yang lebih sehat. Apakah dimungkinkan atau tidak, inilah masih menjadi debatable di teman-teman KPU dan Bawaslu,” tukasnya.
Baca Juga: Polisi Butuh Ahli untuk Ungkap Kasus Bayi Dibuang di Pesawat
"Kalau ini terjadi, saya kira ini satu terobosan yang luar biasa dalam membangun demokrasi kita. Tidak ada lagi ke depan pasangan calon dengan kekuatan modalnya ingin menguasai kekuasaan, menguasai demokrasi," Riza menambahkan.
Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pada Pilkada serentak 2018, terdapat 19 daerah yang akan menggelar pilkada hanya dengan diikuti satu calon tunggal.
Itu merupakan data KPU setelah pendaftaran Pilkada 2018 ditutup.
"Ada 19 daerah. Salah satunya di Provinsi Banten itu ada tiga di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang," kata Ilham.
Selain di Provinsi Banten, fenomena calon tunggal juga muncul di Jawa Tengah, di Kabupaten Karanganyar, di Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, dan Prabumulih di Sumatera Selatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara