Suara.com - Maraknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2018 menjadi sorotan Partai Gerindra. Fenomena ini dinilai akan semakin menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut merupakan penilaian Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga politikus Gerindra Ahmad Riza Patria, dalam rapat gabungan antara Komisi II, Komisi III DPR bersama Mendagri, Kapolri, KPU, Bawaslu, Kejagung dan serta KPK di DPR, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
"Sekarang faktanya banyak sekali calon tunggal. Demokrasi yang kita banggakan ini, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ternyata tak membanggakan karena secara kuantitas kita besar demokrasinya, tapi secara kualitas kita rendah," kata Riza.
Menurut Riza, fenomena kandidat tunggal menutup kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpinnya dan akan melahirkan pemerintahan dan elite partai politik yang arogan.
"Calon inginnya borong semua partai politk. Jadi lebih murah, tak ada kampanye, tak ada beli atribut. Selesai waktu daftar jadi calon tunggal, sudah tidur. Nanti tunggu hasilnya, Insyaallah 99 persen pasti menang," sindir Riza.
Riza menyarankan agar daerah yang memiliki calon tunggal diberi tambahan waktu tiga hari untuk membuka peluang bagi calon lain mendaftar.
Jika dimungkinkan, seluruh partai politik yang bergabung dalam koalisi mendukung calon tunggal, diminta sebagian untuk menarik dukungan dan membentuk poros baru serta mengusung kandidat lain.
"Sehingga terjadi kompetisi yang lebih sehat. Apakah dimungkinkan atau tidak, inilah masih menjadi debatable di teman-teman KPU dan Bawaslu,” tukasnya.
Baca Juga: Polisi Butuh Ahli untuk Ungkap Kasus Bayi Dibuang di Pesawat
"Kalau ini terjadi, saya kira ini satu terobosan yang luar biasa dalam membangun demokrasi kita. Tidak ada lagi ke depan pasangan calon dengan kekuatan modalnya ingin menguasai kekuasaan, menguasai demokrasi," Riza menambahkan.
Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pada Pilkada serentak 2018, terdapat 19 daerah yang akan menggelar pilkada hanya dengan diikuti satu calon tunggal.
Itu merupakan data KPU setelah pendaftaran Pilkada 2018 ditutup.
"Ada 19 daerah. Salah satunya di Provinsi Banten itu ada tiga di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang," kata Ilham.
Selain di Provinsi Banten, fenomena calon tunggal juga muncul di Jawa Tengah, di Kabupaten Karanganyar, di Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, dan Prabumulih di Sumatera Selatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'