Mendagri Minta Gubernur Tak Tutupi Kasus Gizi Buruk di Papua

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pimpinan adat, perangkat desa hingga kepala daerah di Papua tahu kondisi masyarakatnya. Dia meminta kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya Papua agar lebih terbuka menyampaikan kondisi kesehatan masyarakat.

Hal ini menyusul kasus campak dan gizi buruk yang kembali melanda‎ anak-anak suku Asmat di Papua.

‎"Kejadian di Asmat itu saya yakin mulai kepala suku, kepala daerah, kapala desa, sampai kecamatan tahu. Dan jangan ditutupi agar segera ada tindakan untuk menyelamatkan warganya," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2017).

Tjahjo meminta aparat pemerintahan daerah mulai dari Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa untuk mengecek kondisi lingkungan masyarakatnya. Termasuk kondisi daerah yang rawan bencana.

Jika pemerintah daerah tak mampu menangani, ia meminta untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Saya kira di daerah sudah ada prosedur tetap untuk segera ditangani. Kalau memang memerlukan dukungan dan bantuan secara nasional, segera melapor kepada instansi terkait. Kalau bencana ke BNPB, kebakaran hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau masalah kesehatan ke Kemenkes," ujar dia.

‎Tjahjo memperingatkan kepala daerah agar lebih fokus pada kondisi masyarakatnya. Jangan sampai terjadi kejadian luar biasa di daerah, khususnya kasus gizi buruk yang dialami anak-anak.

"Itu yang penting, jadi jangan sampai daerah tidak tahu keberadaan dan kondisi masyarakat. Kemendagri sudah ada posko yang setiap pagi sampai siang selalu kontak daerah, ada masalah apa, supaya cepat koordinasinya. Ini masalah koordinasi yang harus cepat dalam upaya melayani masyarakat," kata dia.‎

Anak-anak suku Asmat di Papua terserang penyakit campak dan gizi buruk. Selama 4 bulan belakangan terdapat 28 anak meninggal dunia karena campak dan gizi buruk.

Baca Juga: Miris! Balita Tetangga Bupati Karimun Alami Gizi Buruk