Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak pernah meminta mahar pada kandidat Pilkada yang diusung PAN.
Dia menyatakan hal itu saat wartawan menyinggung pengakuan La Nyalla Mattalitti mengenai adanya permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai kompensasi agar diberi rekomendasi sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
"Saya tidak mau mengomentari yang lain. Misalnya kita di Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh ditanya sama kandidat, tentu tidak ada (mahar politik)," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Zulkifli mengatakan partai politik dilarang meminta uang dari kandidat yang akan diusung. Namun jika uang tersebut digunakan untuk operasional pencalonan, Zulkifli tak mempersoalkan.
"Seperti kemarin di Jawa Tengah, saya konsolidasi untuk Sudirman Said, kita buat lima titik konsolidasi internal partai. 13 ribu kader-kader mulai dari desa. Perlu makan nasi kotak, kami urunan. DPRD dan DPR kami urunan, DPP menyumbang," ujar Zulkifli.
"Tapi kandidat juga memberikan transport Rp100 ribu per anggota per orang yang datang. Kandidat menyumbang untuk ongkos pulangnya sebagai relawan untuk nanti membantu. Sebanyak 13 ribu banyak juga," tambah Zulkifli.
Menurutnya, kandidat tetap mengeluarkan uang untuk keperluan pencalonan dirinya. Sebab, banyak hal yang mesti dibiaya selama proses pencalonan, mulai dari kampanye hingga biaya membayar saksi saat rekapitulasi suara.
Jika tidak demikian, lanjut Zulkifli, maka potensi dicurangi sangat besar. Sebab itu mesti disiapkan dana yang besar untuk membayar orang yang dipekerjakan, terutama mereka yang menjadi saksi.
"Kemarin saya itu buat lima titik di Jawa Tengah, dari 35 Kabupaten. Bayangkan tuh, datangnya saja 6 jam. Makan siang, mesti sewa bus. Kita pertemuan dengan ribuan orang perlu tempat, sewa lagi. Makanya urunan. Parpol kami keluar uang, DPR kami keluar biaya, tapi juga kandidat membantu ongkos pulang relawan-relawan. Saya kira itu suatu operasional," kata Zulkifli.
Baca Juga: Pakai Istilah Mahar Politik Berbahaya, Bisa Sudutkan Islam
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO