Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak pernah meminta mahar pada kandidat Pilkada yang diusung PAN.
Dia menyatakan hal itu saat wartawan menyinggung pengakuan La Nyalla Mattalitti mengenai adanya permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai kompensasi agar diberi rekomendasi sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
"Saya tidak mau mengomentari yang lain. Misalnya kita di Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh ditanya sama kandidat, tentu tidak ada (mahar politik)," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Zulkifli mengatakan partai politik dilarang meminta uang dari kandidat yang akan diusung. Namun jika uang tersebut digunakan untuk operasional pencalonan, Zulkifli tak mempersoalkan.
"Seperti kemarin di Jawa Tengah, saya konsolidasi untuk Sudirman Said, kita buat lima titik konsolidasi internal partai. 13 ribu kader-kader mulai dari desa. Perlu makan nasi kotak, kami urunan. DPRD dan DPR kami urunan, DPP menyumbang," ujar Zulkifli.
"Tapi kandidat juga memberikan transport Rp100 ribu per anggota per orang yang datang. Kandidat menyumbang untuk ongkos pulangnya sebagai relawan untuk nanti membantu. Sebanyak 13 ribu banyak juga," tambah Zulkifli.
Menurutnya, kandidat tetap mengeluarkan uang untuk keperluan pencalonan dirinya. Sebab, banyak hal yang mesti dibiaya selama proses pencalonan, mulai dari kampanye hingga biaya membayar saksi saat rekapitulasi suara.
Jika tidak demikian, lanjut Zulkifli, maka potensi dicurangi sangat besar. Sebab itu mesti disiapkan dana yang besar untuk membayar orang yang dipekerjakan, terutama mereka yang menjadi saksi.
"Kemarin saya itu buat lima titik di Jawa Tengah, dari 35 Kabupaten. Bayangkan tuh, datangnya saja 6 jam. Makan siang, mesti sewa bus. Kita pertemuan dengan ribuan orang perlu tempat, sewa lagi. Makanya urunan. Parpol kami keluar uang, DPR kami keluar biaya, tapi juga kandidat membantu ongkos pulang relawan-relawan. Saya kira itu suatu operasional," kata Zulkifli.
Baca Juga: Pakai Istilah Mahar Politik Berbahaya, Bisa Sudutkan Islam
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka