Suara.com - Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto memastikan partainya tidak akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa, apalagi menurunkan Oesman Sapta Odang dari jabatan ketua umum. Bagi mantan panglima ABRI, konflik yang terjadi sekarang masih bisa diatasi.
"Tidak ada (munaslub), kami akan lakukan evaluasi. Tidak ada itu istilah munaslub," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Menurut Wiranto konflik merupakan dinamika organisasi.
Tapi, Wiranto mengimbau kepada semua kader untuk introspeksi diri, mengakhiri konflik. Oesman Sapta pun sudah mau introspeksi dan mau membangun kekompakan.
"Prinsipnya begitu, saya ajak ayo rukun karena tugas ke depan berat," ujar dia.
Belakangan, terjadi gejolak di internal partai yang dibangun Wiranto. Kelompok Syarifuddin Sudding menyatakan mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Oesman. Terjadi penggalangan kekuatan untuk memecat Oesman lewat munaslub.
Tapi Wiranto segera membantah isu yang menyebutkan ada kubu Oesman dan ada kubu Sudding.
"Kalau ada konflik di dalam kami selesaikan," kata dia.
Ketua Partai Hanura K. Wirawan menduga polemik yang terjadi di partainya dipicu kelompok yang haus kekuasaan, tidak sabaran, dan berpikir sempit.
"Sehingga mereka tak puas dengan kebijakan Partai Hanura. Padahal keadaan partai ini mulai membaik. Di bawah kepemimpinan Pak Oesman Sapta Odang Partai Hanura memiliki akselerasi yang sangat tinggi," kata Wirawan.
Wirawan menduga mereka yang menginginkan Oesman tak jadi ketua umum merupakan kelompok anti perubahan. Mereka dinilai berseberangan dengan visi dan misi Oesman.
"Sejak lama kelompok ini sering menyalahgunakan kebijakan partai," ujar Wirawan.
Wirawan menuding kelompok "anti" Oesman melakukan kejahatan secara terstruktur dan masif. Tujuannya, kata dia, untuk merusak partai.
Wirawan pun meminta pendiri Hanura Wiranto bersikap netral. Wiranto yang kini menjadi ketua dewan pembina Partai Hanura tetap berpegang pada hasil musyawarah nasional luar biasa di Bambu Apus.
"Dimana secara aklamasi menetapkan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura dan seharusnya Pak Wiranto bersikap tegas terhadap situasi ini dan tidak bersikap abu-abu," ujar Wirawan.
"Kami berharap konflik ini dapat diselesaikan dengan baik, dan semua pihak mematuhi apa yang diputuskan oleh Kemenhunkam," Wirawan menambahkan.
Berita Terkait
-
Profil Rugaiya Usman: Cinta Sejak SMA, 'Pakaian' Wiranto yang Setia Hingga Hembusan Napas Terakhir
-
Perjalanan Cinta Rugaiya Usman dan Wiranto
-
Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia di Bandung
-
Repot? Mempertanyakan Sikap Pemerintah pada Tuntutan Rakyat 17+8
-
Demo 4 September Serahkan 17+8 Tuntutan, Wiranto: Kalau Semua Permintaan Dipenuhi Juga Repot
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana