Suara.com - Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto memastikan partainya tidak akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa, apalagi menurunkan Oesman Sapta Odang dari jabatan ketua umum. Bagi mantan panglima ABRI, konflik yang terjadi sekarang masih bisa diatasi.
"Tidak ada (munaslub), kami akan lakukan evaluasi. Tidak ada itu istilah munaslub," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Menurut Wiranto konflik merupakan dinamika organisasi.
Tapi, Wiranto mengimbau kepada semua kader untuk introspeksi diri, mengakhiri konflik. Oesman Sapta pun sudah mau introspeksi dan mau membangun kekompakan.
"Prinsipnya begitu, saya ajak ayo rukun karena tugas ke depan berat," ujar dia.
Belakangan, terjadi gejolak di internal partai yang dibangun Wiranto. Kelompok Syarifuddin Sudding menyatakan mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Oesman. Terjadi penggalangan kekuatan untuk memecat Oesman lewat munaslub.
Tapi Wiranto segera membantah isu yang menyebutkan ada kubu Oesman dan ada kubu Sudding.
"Kalau ada konflik di dalam kami selesaikan," kata dia.
Ketua Partai Hanura K. Wirawan menduga polemik yang terjadi di partainya dipicu kelompok yang haus kekuasaan, tidak sabaran, dan berpikir sempit.
"Sehingga mereka tak puas dengan kebijakan Partai Hanura. Padahal keadaan partai ini mulai membaik. Di bawah kepemimpinan Pak Oesman Sapta Odang Partai Hanura memiliki akselerasi yang sangat tinggi," kata Wirawan.
Wirawan menduga mereka yang menginginkan Oesman tak jadi ketua umum merupakan kelompok anti perubahan. Mereka dinilai berseberangan dengan visi dan misi Oesman.
"Sejak lama kelompok ini sering menyalahgunakan kebijakan partai," ujar Wirawan.
Wirawan menuding kelompok "anti" Oesman melakukan kejahatan secara terstruktur dan masif. Tujuannya, kata dia, untuk merusak partai.
Wirawan pun meminta pendiri Hanura Wiranto bersikap netral. Wiranto yang kini menjadi ketua dewan pembina Partai Hanura tetap berpegang pada hasil musyawarah nasional luar biasa di Bambu Apus.
"Dimana secara aklamasi menetapkan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura dan seharusnya Pak Wiranto bersikap tegas terhadap situasi ini dan tidak bersikap abu-abu," ujar Wirawan.
"Kami berharap konflik ini dapat diselesaikan dengan baik, dan semua pihak mematuhi apa yang diputuskan oleh Kemenhunkam," Wirawan menambahkan.
Berita Terkait
-
Repot? Mempertanyakan Sikap Pemerintah pada Tuntutan Rakyat 17+8
-
Demo 4 September Serahkan 17+8 Tuntutan, Wiranto: Kalau Semua Permintaan Dipenuhi Juga Repot
-
Wiranto Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana: Ada Apa Gerangan?
-
Dua Penasihat Khusus Menghadap Presiden ke Istana, Wiranto dan Dudung Bilang Begini
-
Berbincang dengan Wiranto Usai Melayat ke Rumah Duka Kwik Kian Gie, Prabowo: untuk Menghormati
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO