Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui kaget, mendengar pemberitaan dirinya dituduh melakukan penggelapan sebidang tanah milik PT Japirex. Sebab, menurutnya, kasus tersebut mencuat ketika berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sandiaga juga mengakui tidak memiliki masalah dengan Djony Hidayat, ketika menjual tanah seluas 1 hektar.
Djoni merupakan salah satu direksi di PT Japirex sekaligus pemilik lahan 3 ribu meter persegi di perusahaan pengekspor rotan tersebut.
"Dia direksi (Djony), dan waktu itu sama saya enggak ada masalah, pas menjelang Pilkada saja tiba-tiba ada masalah," kata Sandiaga seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (18/1/2018)
Namun, Sandiaga tak mau berprasangka buruk dengan menuduh di balik kasus ini ada muatan politik.
"Saya sih selalu berprasangka baik, ya mudah-mudahan tidak seperti itu," kata Sandiaga.
Politikus Parta Gerindra itu juga menganggap, aparat kepolisian akan profesional menindaklanjuti kasus yang dilaporkan Fransiska Kumalawati Susilo selaku penerima kuasa Djoni dan Edward Soeryadjaja.
"Bahwa ini semua proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah secara profesional, jadi kita dukunglah pemeriksaan soal kasus ini," jelasnya.
Baca Juga: Konser di Indonesia, Permintaan Celine Dion Hingga 40 Halaman
Sandiaga juga menjelaskan likuidasi PT Japirex sehingga melakukan penjualan aset untuk menutupi utang saat perusahaan itu gulung tikar.
"Karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, akhirnya punya prospek yang tidak baik, dan agar menjaga kelangsungan usaha dan bisa membayar utangnya, perusahaan lalu memutuskan untuk likuidasi," tuturnya.
Dalam kasus penggelapan tanah, polisi sudah menetapkan Andreas Tjahjadi menjadi tersangka. Andreas merupakan rekan bisnis Sandiaga sekaligus mantan Direktut Utama PT Japirex.
Selain kasus penggelapan tanah, Fransiska juga kembali melaporkan Sandiaga dan Andreas terkait kasus pemalsuan kuitansi dan kasus dugaan pemalsuan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam penjualan sebidang tanah.
Ketiga kasus tersebut masih berkaitan dengan masalah penjualan tanah. Dari ketiga kasus itu, status Sandiaga masih sebagai saksi.
Berita Terkait
-
Kasus Tuduhan PKI, Menteri Nasir Bisa Diperiksa Polisi di Kantor
-
Sandiaga: Lima Tahun Kami Target Hilangkan 1 Persen Kemiskinan
-
Mau Beli Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandiaga? Ini Cara Daftarnya
-
Bertangan Kosong, Sandiaga Diperiksa Polisi soal Kasus Tanah
-
Dalam BAP Kasus Tanah, Andreas Sebut Nama Sandiaga Uno
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto