Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui kaget, mendengar pemberitaan dirinya dituduh melakukan penggelapan sebidang tanah milik PT Japirex. Sebab, menurutnya, kasus tersebut mencuat ketika berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sandiaga juga mengakui tidak memiliki masalah dengan Djony Hidayat, ketika menjual tanah seluas 1 hektar.
Djoni merupakan salah satu direksi di PT Japirex sekaligus pemilik lahan 3 ribu meter persegi di perusahaan pengekspor rotan tersebut.
"Dia direksi (Djony), dan waktu itu sama saya enggak ada masalah, pas menjelang Pilkada saja tiba-tiba ada masalah," kata Sandiaga seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (18/1/2018)
Namun, Sandiaga tak mau berprasangka buruk dengan menuduh di balik kasus ini ada muatan politik.
"Saya sih selalu berprasangka baik, ya mudah-mudahan tidak seperti itu," kata Sandiaga.
Politikus Parta Gerindra itu juga menganggap, aparat kepolisian akan profesional menindaklanjuti kasus yang dilaporkan Fransiska Kumalawati Susilo selaku penerima kuasa Djoni dan Edward Soeryadjaja.
"Bahwa ini semua proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah secara profesional, jadi kita dukunglah pemeriksaan soal kasus ini," jelasnya.
Baca Juga: Konser di Indonesia, Permintaan Celine Dion Hingga 40 Halaman
Sandiaga juga menjelaskan likuidasi PT Japirex sehingga melakukan penjualan aset untuk menutupi utang saat perusahaan itu gulung tikar.
"Karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, akhirnya punya prospek yang tidak baik, dan agar menjaga kelangsungan usaha dan bisa membayar utangnya, perusahaan lalu memutuskan untuk likuidasi," tuturnya.
Dalam kasus penggelapan tanah, polisi sudah menetapkan Andreas Tjahjadi menjadi tersangka. Andreas merupakan rekan bisnis Sandiaga sekaligus mantan Direktut Utama PT Japirex.
Selain kasus penggelapan tanah, Fransiska juga kembali melaporkan Sandiaga dan Andreas terkait kasus pemalsuan kuitansi dan kasus dugaan pemalsuan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam penjualan sebidang tanah.
Ketiga kasus tersebut masih berkaitan dengan masalah penjualan tanah. Dari ketiga kasus itu, status Sandiaga masih sebagai saksi.
Berita Terkait
-
Kasus Tuduhan PKI, Menteri Nasir Bisa Diperiksa Polisi di Kantor
-
Sandiaga: Lima Tahun Kami Target Hilangkan 1 Persen Kemiskinan
-
Mau Beli Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandiaga? Ini Cara Daftarnya
-
Bertangan Kosong, Sandiaga Diperiksa Polisi soal Kasus Tanah
-
Dalam BAP Kasus Tanah, Andreas Sebut Nama Sandiaga Uno
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia
-
Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu, Toyota Altis Diduga Hilang Kendali dan Tabrak Dua Mobil
-
Megawati Hadiri Bung Karno Festival 2026, Duduk Berdampingan dengan Pramono Anung
-
Sudinhub Jaktim Minta Maaf atas Kegaduhan Penertiban Motor Ojol di Jatinegara
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani
-
Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas