Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/1/2018), dengan salah satu saksi yakni pengusaha Made Oka Masagung. [Suara.com/Oke Atmaja]
Informasi terbaru soal kronologis keberadaan Setya Novanto selama 15 sampai 16 November 2017 sudah didapatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dari mantan ajudan Novanto, Ajun Komisaris Reza Pahlevi.
"Setelah proses pemeriksaan, kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan apa yang terjadi ketika saksi mendampingi SN pada saat itu. Karena posisi atau tugas ajudan kan mendampingi pejabat yang didampingi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, hari ini.
Reza merupakan saksi kasus dugaan menghalangi penyidikan perkara e-KTP untuk tersangka Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo.
Keterangan Reza nanti akan dicocokkan kembali dengan keterangan lain.
KPK sudah meminta imigrasi mencekal Reza, Bimanesh, Fredrich, Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah, untuk enam bulan.
Sebelum mobil menabrak tiang listrik di Permata Hijau, Reza dan Hilman berada dalam satu mobil dengan Novanto. Hilman yang waktu itu kontributor Metro TV berperan sebagai supir mobil.
"Setelah proses pemeriksaan, kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan apa yang terjadi ketika saksi mendampingi SN pada saat itu. Karena posisi atau tugas ajudan kan mendampingi pejabat yang didampingi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, hari ini.
Reza merupakan saksi kasus dugaan menghalangi penyidikan perkara e-KTP untuk tersangka Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo.
Keterangan Reza nanti akan dicocokkan kembali dengan keterangan lain.
KPK sudah meminta imigrasi mencekal Reza, Bimanesh, Fredrich, Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah, untuk enam bulan.
Sebelum mobil menabrak tiang listrik di Permata Hijau, Reza dan Hilman berada dalam satu mobil dengan Novanto. Hilman yang waktu itu kontributor Metro TV berperan sebagai supir mobil.
Istri Novanto
KPK mengonfirmasi kepada Deisti Astriani Tagor, istri Novanto, terkait proses penangkapan dan kecelakaan November 2017.
"Intinya kami mendalami lebih lanjut apa yang terjadi pada 15 dan 16 November 2017 tersebut dan juga tentu kami dalami proses medisnya seperti apa. Itu yang kami klarifikasi dalam pemeriksaan tersebut," kata Febri Diansyah dikutip dari Antara.
Deisti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich yang merupakan mantan kuasa hukum Novanto.
Terkait pemeriksaan Deisti, Febri menyatakan KPK ingin mengetahui sejauh mana Deisti mengetahui keberadaan Novanto saat tim KPK melakukan proses penangkapan dan penggeledahan di kediamannya di Kebaroyan Baru, Jakarta Selatan.
"15 November 2017 kami datang ke rumah Setya Novanto. Pada saat itu tim juga bertemu dengan Fredrich Yunadi, tim juga bertemu dengan istri Setya Novanto. Tentu kami lakukan pemeriksaan untuk mencari tahu sejauh mana Deisti mengetahui keberadaan Setya Novanto saat itu dan informasi-informasi lain yang relevan dalam kasus ini," tuturnya.
Seusai menjalani pemeriksaan, Deisti memilih bungkam saat dikonfirmasi oleh awak media seputar materi pemeriksaannya kali ini.
KPK telah menetapkan Fredrich dan Bimanesh sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan Novanto.
Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
Komentar
Berita Terkait
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
Praperadilan Paulus Tannos dalam Kasus E-KTP Ditolak Hakim, Ini Alasannya
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet