Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengajak publik menolak kebijakan pemerintah puesat, lewat Kementeri Perdagangan, yang akan melakukan impor beras dalam waktu dekat.
"Impor beras harus kita tolak karena terlalu banyak masalah yang tidak transparan di belakang impor beras ini, dimulai dari perencanaannya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Politikus Partai Gerindra ini menilai, impor beras akan menyakiti petani yang dalam waktu dekat akan memasuki masa panen. Jika impor beras dilakukan, maka harga beras petani lokal akan turun.
"Jadi impor beras ini adalah usaha untuk memiskinkan petani yang sudah miskin," ujar Fadli.
Kebijakan mengimpor beras, lanjut Fadli, bisa saja dilakukan apabila stok beras lokal sudah menipis dan tak cukup lagi untuk persediaan hingga masa panen tiba.
Tapi untuk saat ini, berdasarkan keterangan Kementerian Pertanian, kata Fadli, stok beras masih surplus hingga 300 ribu ton.
"Logika kita mau diputarbalikkan. Dikatakan produksi surplus, tetapi kita impor," tuturnya.
Fadli Zon pun menaruh curiga ada kegiatan yang tidak transparan dari kebijakan tersebut.
"Apakah impor ini dalam rangka untuk mendapatkan rente dari kegiatan impor? Komisi atau keuntungan dan lain-lain? Ini kan berarti menambah penderitaan lagi," kata Fadli.
Baca Juga: Lolos, Kevin / Marcus Bersiap Hadapi Perang Saudara di Babak Dua
"Bagaimana bisa kok ada pihak atau oknum atau orang atau kebijakan yang membuat orang lain mendapat untung, sementara petani mendapat kesusahannya," Fadli menambahkan.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
Tiga Manajer KDMP dan KNMP Meninggal di Latsarmil! DPR Desak Evaluasi Total Latihan Fisik
-
Penggunaan AI untuk Promosi Jualan Online Diperketat, Begini Ketentuan Barunya
-
Cuma di Indonesia TNI Turun ke Sawah, DPR Bela Prabowo: Tentu Jadi Kebanggaan
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan