Suara.com - Komisi Pemilihan Umum menyatakan DPP Partai Golkar telah memenuhi persyaratan untuk ikut Pemilu. Keputusan KPU diambil setelah dilakukan verifikasi faktual, di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/1/2018).
Tiga hal yang diverifikasi yaitu terkait pengurusan inti DPP, domisili kantor dan pemenuhan 30 persen pengurus perempuan.
Berdasarkan pantauan Suara.com, pihak KPU yang datang ke kantor DPP Golkar yaitu Ketua KPU Arif Budiman dan Komisioner KPU Ilham Saputra.
Setelah syarat kepengurusan inti dan domisili kantor dinyatakan terpenuhi, Komisioner KPU Ilham Saputra lalu membacakan nama-nama pengurus perempuan untuk mengecek apakah nama-nama tersebut hadir pada saat verifikasi faktual berlangsung.
Dari delapan puluh dua perempuan yang masuk di kepengurusan DPP Golkar, hanya dua di antaranya yang tidak datang. Namun, hal itu tidak menggugurkan syarat terpenuhinya kuota 30 persen perempuan.
"Dengan mengucapkan Alhamdulillah, berdasarkan absen tadi telah memenuhi 30 persen (kuota perempuan). Di tingkat DPP Golkar dinyatakan memenuhi syarat," kata Ilham.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga turut menyampaikan rasa syukur atas hasil verifikasi tersebut.
"Dari absen tersebut Alhamdulillah telah terverifikasi. Dari delapan puluh dua, yang hadir delapan puluh. Jadi Alhamdulillah Partai Golkar memenuhi syarat," kata Airlangga.
Namun demikian, Ilham Saputra juga mengingatkan kepada Partai Golkar agar mempersiapkan diri menjalani verifikasi faktual di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Sebab, verifikasi faktual di tingkat DPD akan lebih ketat karena yang diverifikasi bukan saja pengurusnya, namun juga anggota yang sudah masuk ke sistim informasi partai politik (Sipol).
"Yang harus diperhatikan oleh partai Golkar adalah verifikasi keanggotaan di level Kabupaten/Kota agar betul-betul dipersiapkan orang-orangnya yang sesuai dengan, yang sudah dimasukkan ke sistem informasi partai politik kita," tutur Ilham.
Menurut Airlangga, pihaknya sudah siap menjalani verifikasi faktual di tingkat daerah.
"Persiapan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Insya Allah telah siap. DPP telah menyampaikan kepada seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk siap verifikasi, baik ke pengurus, tempat, kantor maupun persiapan anggotanya," kata Airlangga.
Tag
Berita Terkait
-
Santai! Menko Airlangga Yakin Rupiah Kebal Guncangan Shutdown Amerika!
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Keputusan 731/2025 Dibatalkan, PKB: KPU Over Klasifikasi Dokumen Capres
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan