Dijelaskannya, SBY mungkin akan berkampanye 3-4 hari. "Memang akan disebar dan tidak di satu titik bersama-sama. Harus berbagi peran untuk jurkam.
Daerah-daerah yang menurut hasil survei kami masih harus diperkuatkan untuk membantu pemenangan Khofifah dan Emil, akan jadi prioritas," kata dia.
Dilarang pasang foto
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim dilarang memasang foto bukan pengurus partai di alat peraga kampanye. Seperti halnya foto kepala negara, pendiri NU, dan Presiden RI pertama.
Dengan demikian, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno tak bisa lagi mencantumkan foto atau gambar K. H. Bisri Syansuri dan Bung Karno karena sudah diatur dalam PKPU.
Sebab, kedua tokoh yang diharapkan bisa menjadi alat propaganda menggaet dukungan masyarakat itu tidak diperkenankan karena bukan termasuk pengurus partai politik pengusung pasangan calon.
Dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jatim aturan itu tertuang di Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
"Larangan itu sudah tertuang dalam PKPU No.4 tahun 2017," kata Ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito di kantor KPU Jalan Kendang.
Pasal 29 ayat 3 menyebutkan desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota maupun yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
PKPU tersebut sudah disampikan dalam rapat koordinasi membahas tentang Kampanye dan APK yang akan di mulai pada 15 Februari 2018, yang dihadiri tim pasangan Khofifah - Emil dan Saifullah Yusuf - Puti Guntur di kantor KPU Jatim.
"Rapat ini bersifat koordinasi dan sosialiasasi aturan kampanye ke paslon dan stakeholder terkait, agar KPU mendapatkan masukan terutama saat pemasangan APK," ujar Ketua KPU Jatim.
Untuk pasangan cagub-cawagub, setelah penetapan pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang tim paslon pilgub Jatim 2018 diharapkan segera menyerahkan desain gambar paslon ke KPU Jatim. [Achmad Ali]
Berita Terkait
-
Forkompinda Jatim Sowan Jokowi di Solo: Ada Apa?
-
Bertemu Malam Ini, Airlangga Siap Restui Khofifah Maju Pilkada Jatim Bareng Emil?
-
Curhat Pernah Dua Kali Keok di Pilgub Jatim, Khofifah: Allah Belum Ngasih Saat Itu
-
Gubernur Khofifah Kena Batunya, pernah Ungkit soal Pemecatan Prabowo dari TNI, Sekarang justru Dukung Penuh di Pilpres
-
Menuju Pilpres 2024, Khofifah Sebut Banyak Parpol Lobi Dirinya untuk Bakal Cawapres
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru