Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Fredrich Yunadi pada tanggal 5 Februari 2018. Penetapan jadwal tersebut lebih cepat dari jadwal sebelumnya yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2018.
Terkait perubahan waktu sidang perdana tersebut, Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan gugatan pertama yang terdaftar dengan nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Jaksel yang jadwal sidangnya tanggal 12 Februari 2018 telah dicabut oleh pemohon.
"Perkara tersebut diatas (nomor 9) telah dicabut oleh Kuasa Pemohon melalui surat pada tanggal 23 Januari 2018 dengan alasan persidangannya terlalu lama, karena harus dipanggil dengan delegasi lewat PN Jakarta Barat, mengingat alamat Kuasa Pemohon berada di wilayah Jakarta Barat," katanya saat dihubungi, Senin (29/1/2018) malam.
Achmad mengatakan setelah dicabut, Fredrich kembali mendaftarkannya. Namun, kali ini yang digunakan adalah alamat Kuasa hukum Fredrich yang beralamat di Jakarta Selatan. Setelah menerima pendafataran ulang tersebut, PN Jakarta Selatan pun menetapkan jadwal sidang perdana pada tanggal 5 Februari 2018.
"Setelah dicabut kemudian pada tanggal 24 Januari 2018 telah didaftarkan kembali oleh Kuasa Pemohon dengan alamat Kuasa Pemohon di wilayah Jakarta Selatan, dengan
register perkara Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel," jelas Achmad.
PN Jakarta Selatan menunjuk H.Ratmoho sebagai hakim tunggal untuk menyidangkan gugatan bekas pengacara Setya Novanto tersebut. Penetapan hakim Ratmoho masih sama seperti sebelumnya, saat pendafataran gugatan pertama dilakukan Fredrich.
"Hakim yang menangani tetap H.Ratmoho, S.H., M.H. dan telah menetapkan hari sidang pertama pada hari 5 Februari 2018," katanya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi terkejut soal penetapan tanggal sidang perdana yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 12 menjadi tanggal 5 Februari 2018. KPK heran, karena pendaftaran gugatan praperadilan kedua yang dilakukan setelah pendaftaran pertama justru jadwal sidangnya lebih cepat dari jadwal pertama.
"Baru saja biro hukum menerima surat dari PN Jaksel kembali untuk register perkara nomor 11 yang dijadwalkan tanggal 5 Februari. Tadi baru diterima suratnya oleh Biro Hukum KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (29/1/2018).
"Agak di luar kebiasaan pencabutan permohonan dan memasukan permohonan baru justru jadwal dipercepat (dari 12 Februari menjadi 5 Februari)," sambung Febri.
Fredrich ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto oleh KPK. Fredrich diduga merekayasa kecelakaan Novanto hingga memanipulasi hasil pemeriksaan medis Novanto bersama dengan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.
Berita Terkait
-
Hakim PN Jaksel Batalkan Penangkapan Roy Suryo, Ini Alasan Lengkapnya
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Digelar Maraton! Hakim PN Jaksel Putus Praperadilan Roy Suryo Pekan Depan
-
Naik Pitam! Roy Suryo Semprot Pendukung Jokowi yang Mau Intervensi Sidang Praperadilan
-
Roy Suryo: Penangkapan Saya Seperti Film G30S/PKI, Polisi Masuk Kamar dan Larang Mandi!
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Sepertiga Remaja Alami Masalah Kesehatan Mental, Skrining Tanpa Pendampingan Tak Berarti
-
BNI Sekuritas Buka Suara soal Dugaan Perundungan yang Seret Nama Pegawai di Media Sosial
-
Fashion Show dari Limbah hingga Bazar UMKM Ramaikan Alun-alun Cilegon
-
Ketika Penyandang Disabilitas Didorong Membangun Bisnis Berkelanjutan
-
KPK Tahan 4 Tersangka Baru Korupsi Asuransi Fiktif PT Pelni Rp263 Miliar
-
Limbah Sianida vs Kemarau Panjang: Saat Sungai Cikaniki Mati Rasa dan Warga Berjuang Demi Air Bersih
-
Askrindo Pertajam Strategi Pertumbuhan, Fokus Diversifikasi Produk hingga Digitalisasi
-
Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri: Pentingnya Penguatan Kapasitas & Dukungan Bagi Kepala Daerah
-
Nyaris Beredar! Polisi Gagalkan Distribusi 784 Ribu Butir Obat Keras Ilegal di Bandung
-
Semakin Praktis, Pembayaran Transportasi Umum Kini Cukup Tempel HP