Suara.com - Pernyataan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno soal ada yang memobilisasi becak dari daerah ke Jakarta menuai polemik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta Gembong Warsono balik bertanya kepada Sandiaga.
"Lah kalau saya malah balik bertanya, wagub itu kan punya intelijen, punya perangkat, saya pikir nggak perlu menuduh itu," ujar Gembong di DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).
Gembong meminta Sandiaga menunjuk siapa yang memobilisasi becak kalau memang punya info A1.
"Berdasarkan intelijen dan perangkat yang dia punya, tangkap, tunjukkan siapa yang memobilisasi itu. Jadi nggak usah pusing-pusing pak wagub," kata Gembong.
Becak kembali menjadi polemik setelah Gubernur Anies Rasyid Baswedan melontarkan wacana untuk menghidupkannya lagi, khususnya di perkampungan.
"Yang pasti kenapa yang namanya becak jadi persoalan karena ulah atau ucapan atau pernyataan dari gubernur yang membuka pintu membolehkan becak. Sehingga komunitas becak yang ada di daerah mengadu nasib di Jakarta," kata dia.
Sementara Jakarta sudah punya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, salah satu isinya melarang keberadaan becak.
"Jadi, ini sebenarnya sebab-akibat akibat dari pernyataan Pak Anies yang membolehkan becak beroperasi di Jakarta yang notabenenya menurut PDIP pengoperasian becak di Jakarta melanggar perda," kata dia.
Kemarin, Sandiaga mendapatkan laporan adanya upaya pengerahan becak ke Jakarta. Sandiaga mengatakan pemerintah akan mencegahnya di perbatasan. Pemerintah akan kerjasama dengan kepolisian untuk melarang becak daerah masuk.
"Saya sampaikan bahwa kami tidak akan lengah dan kami akan sangat tegas untuk menolak becak dari luar. Apalagi yang datangnya pakai kontainer seperti itu, atau pakai truk," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (29/1/2018).
Berita Terkait
-
Pendidikan Widiyanti Putri vs Sandiaga Uno, Kinerja Jadi Menteri Pariwisata Dibandingkan
-
Indonesia Siap Unjuk Gigi di Medical Tourism, Sandiaga Uno: Terapkan 3P
-
Sandiaga Bahas Fenomena 'Rojali': Dulu Zaman Saya Rombongan jadi Beli, Bukan Rombongan Jarang Beli
-
Kwik Kian Gie Wafat, Mahfud MD: Patah Tumbuh, Hilang Berganti, Semoga Muncul Generasi Sebaik Beliau
-
Fakta-fakta Pengendara Becak Motor Freestyle Depan Polisi di Pekanbaru
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO