Suara.com - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan dan sejumlah kawasan Asia Selatan beberapa waktu lalu merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan. Konstitusi negara UUD 1945 menyebut bahwa Indonesia wajib mendukung upaya perdamaian dunia.
Di Afghanistan sendiri, Presiden dan jajarannya aktif mendorong dan mengusulkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun perdamaian di sana. Sementara di Bangladesh, pemerintah juga terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rakhine State di Cox's Bazar.
"Menjadi kewajiban kita untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Itu memang diamanatkan oleh konstitusi," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Selain itu, meskipun disebut dapat membahayakan dirinya, kunjungannya ke Afghanistan juga merupakan keinginannya untuk dapat membalas kunjungan yang dilakukan Ashraf Ghani dan istrinya dalam kesempatan terpisah ke Indonesia.
"Presiden Ashraf Ghani sudah ke sini. Yang kedua, Ibu Negara Rula Ghani juga ke sini. Jadi kalau kita ke sana itu ingin kunjungan balik dan ini akan ditindaklanjuti oleh Pak Wapres di bulan Februari ini," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan. Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Afghanistan merupakan kunjungan kedua Presiden Republik Indonesia ke Afghanistan setelah Kunjungan Kenegaraan Presiden Sukarno pada 1961.
Presiden tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018) pukul 11.40 Waktu Setempat (WS) atau 14.10 WIB. Kedatangan Presiden disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan Arief Rachman dan Kepala Protokol Negara Afghanistan.
Sejumlah pejabat Afghanistan pun tampak turut menyambut kedatangan Presiden. Di antaranya yakni Wakil Presiden Sarwar Danish, Menteri Luar Negeri Salahudin Rabbani, Menteri Keuangan Eklil Hakimi, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia Roya Rahmani, Gubernur Kabul Mohammad Yaqoub Haidan, dan Wali KotaKabul Abdullah Habibzal.
Baca Juga: Jokowi Heran Masalah Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur Diributkan
Berita Terkait
-
76 Tahun AS Berperang: Triliunan Dolar Habis, Jutaan Nyawa Melayang, Perang Iran yang Termahal
-
Momen Pertemuan Prabowo dan Putin di Istana Kremlin
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Seskab Teddy Ungkap Hasil Lawatan Prabowo: Rp575 Triliun Komitmen Bisnis
-
Presiden Prabowo Ketemu Carmen Hearts2Hearts di Korsel, Kompak Finger Heart
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Siapkan Dana Haji Lebih Terstruktur, BNI Andalkan Fitur Life Goals di wondr
-
Viral Pemotor di Cikarang Tabrak Penyapu, Pura-pura Menolong Lalu Kabur Sambil Buang Sandal Korban!
-
TB Hasanuddin: Kritik Pemerintah Bukan Ekstremisme, Perpres 8/2026 Rawan Multitafsir
-
Siasat Licin Kiai AS Hindari Polisi, Kabur ke Wonogiri Naik Travel Demi Tak Terlacak
-
Soal Homeless Media jadi Mitra Bakom, Indonesia New Media Forum Buka Suara
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP