Suara.com - Setelah molor hampir 3 jam, pukul 11.50 WIB sidang Praperadilan Fredrich Yunadi akhirnya dimulai, Senin (5/2/2018). Persidangan perdana praperadilan ini dipimpin oleh Majelis Hakim Tunggal Rathmoho.
Namun pihak KPK sebagai termohon tidak hadir dalam persidangan ini. Lembaga Antirasuah itu hanya mengirimkan surat ketidakhadirannya.
Hakim Rathmoho mengatakan tidak bisa menerima surat dalam persidangan.
"Kalau surat, kami entah itu hakim entah itu majelis tidak punya kuasa menerima. Kalau ada surat itu sampaikan ke bagian depan di bagian umum, dari situ di disposisi dari Ketua atau pimpinan ditujukan ke hakim yang bersangkutan," kata dia.
Karena ketidakhadiran KPK, hakim pun menunda sidang perdana praperadilan tersebut selama sepekan.
"Berarti termohon tidak bisa hadir, untuk itu seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kami akan memangil satu kali lagi termohon. Ini termohon di Jakarta Selatan, jadi panggil sekali lagi pada Senin 12 Februari 2018 untuk hadir dipersidangan," ujar dia.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Sapriyanto Refa menuding bahwa KPK tidak menghormati proses peradilan. Sebab pihak KPK tidak menghadiri persidangan. Oleh sebab itu ia meminta hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran KPK.
"Ini pelanggaran perundang-undangan, tidak menghargai yang mulia dan persidangan. Menurut kami sudah dipanggil patut, maka panggilan sudah sah, kami meminta sidang dilanjutkan," kata dia menanggapi.
Menurut Sapriyanto, KPK sengaja tidak hadir dalam sidang praperadilan perdana ini untuk mengulur waktu dengan tujuan menggugurkan. Sebab Pengadilan Tindak Pidana Tipikor akan menggelar Sidang dakwaan Fredrich, Kamis (8/2/2018) mendatang, dengan begitu nanti secara otomatis praperadilan Fredrich gugur.
Baca Juga: Setnov Kembali Bersidang Korupsi e-KTP, Ada 7 Orang Bersaksi
"Ini sudah didesign untuk menunda. Praperadilan harus bermain cepat supaya pokok perkara diperiksa (dalam persidangan di Tipikor). Tidak hadir pemohon ini pelanggaran hukum acara. Tolong keberatan dicatat dalam berita acara, ketiadaan termohon juga dicatat dalam berita acara," ujar dia.
Hakim Rathmoho pun menanggapi tanggapan kuasa hukum Fredrich.
"Dari pihak termohon sudah dipanggil dengan sah dan patut, untuk itu kami jawab masih memberikan kesempatan satu kali untuk dipanggil lagi pihak termohon dalam tujuh hari sidang, akan dimulai apabila para pihak hadir, sekarang tidak bisa (dilanjutkan)," kata hakim.
Sebagaimana diketahui dengan ditundanya sidang praperadilan Fredrich, Senin (12/8/2018) pekan depan, otomatis secara hukum praperadilan akan gugur.
Sebab Kamis (8/2/2018) mendatang, Pengadilan Tipikor akan mulai menggelar sidang dakwaan Fredrich. Sedangkan begitu berdasarkan KUHAP, secara otomatis praperadilan Fredrich gugur.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres