Suara.com - Jaringan Gusdurian—kelompok pengembang ide Gus Dur (Abdurrahman Wahid)—mendesak aparat kepolisian menindak tegas pelaku penyerangan terhadap jemaat misa Gereja St Lidwina Bedog, Yogyakarta, Minggu (11/2/2018) pagi.
"Tindakan tegas tidak hanya bagi pelaku aksi intoleransi, namun juga otak di balik peningkatan aksi kekerasan ini, sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid di Yogyakarta dan disiarkan Antara.
Menurut Alissa, hak merasa aman dan hak untuk beribadah adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia, karena itu pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dapat diterima.
"Oleh karena itu, tidak perlu ragu dan tidak takut kepada siapa pun dan kelompok manapun yang melakukan kekerasan serta melanggar hak-hak tersebut," kata dia.
Selain aparat keamanan, menurut dia, pemerintah dari tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota perlu mengembangkan respons yang komprehensif untuk mengelola persoalan ini, terutama dengan mengaitkan dinamika politik di tahun 2018-2019 ini.
"Situasi ini tidak dapat dikelola dengan pendekatan kasus per kasus, namun perlu dilihat dan direspons secara menyeluruh," tuturnya.
Agar toleransi antarumat beragama bisa dilestarikan, Alissa juga berharap para pemuka agama mampu mengambil kepemimpinan aktif dalam memperkuat tali persaudaraan sebangsa di antara kelompok-kelompok umat beragama, utamanya di tingkat akar rumput.
"Masyarakat juga dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak, tidak mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen kebencian dan permusuhan, namun juga secara aktif bertindak dan tidak diam saat terjadi ketidakadilan dan penindasan," terangnya.
Berpijak dari peristiwa itu, Alissa menilai seluruh warga Negara Indonesia yang cinta perdamaian dan kesatuan bangsa lebih lantang menyuarakan kehendak dan cita-citanya untuk Bangsa yang Adil, Makmur, Sentosa.
Baca Juga: PPP: Penyerangan Gereja St Lidwina untuk Destabilisasi Pemerintah
"Kita tidak bisa sentosa, bila ketidakadilan masih merajalela. Sebagaimana Gus Dur telah menyampaikan bahwa perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
PPP: Penyerangan Gereja St Lidwina untuk Destabilisasi Pemerintah
-
Suliyono Penyerang Gereja St Lidwina Ikrar Ingin Nikahi Bidadari
-
Gereja St Lidwina Diserang, Sultan HB X: Saya Sangat Sedih...
-
Sultan HB X Minta Penjagaan Tempat Ibadah Tak Cuma di Hari Besar
-
Marak Kekerasan Tokoh Agama, PBNU: Harus Dihentikan dan Dikutuk!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO