Suara.com - Rapat Pleno Fraksi PKS di DPR dan DPRD yang diikuti lebih dari seribu orang, berkomitme untuk mengawal khidmat PKS pada rakyat yang disebut "Tiga Pro", yaitu Pro kerakyatan, Pro keummatan, dan Pro Pengokohan Nasionalisme Indonesia.
"Setiap anggota legislatif PKS di semua tingkat harus paham, menghayati, dan membumikan tiga pro ini dalam setiap sikap dan kebijakan politiknya. Tidak boleh kebijakan Fraksi PKS keluar dari tiga koridor ini," kata Ketua Anggota Legislatif Nasional PKS, Jazuli Jawaini dalam siaran pers, Rabu (24/2/ 2018).
Secara konkret, lanjut dia, anggota legislatif (Aleg) PKS harus selalu hadir di tengah-tengah rakyat, memahami setiap kebutuhan rakyat, menyelami semua kesulitan dan penderitaan rakyat, berempati dengan permasalahan mereka.
Dengan demikian, kata dia, Aleg PKS diharapkan akan pro rakyat. Fraksi PKS seluruh Indonesia juga telah menghadirkan terobosan hari aspirasi rakyat agar seluruh rakyat semakin mudah menemui dan menyampaikan aspirasinya kepada Aleg PKS.
"Di tengah ekonomi rakyat yang sulit, Fraksi PKS tegas berpihak pada rakyat dengan menolak dan mengkritisi kebijakan penaikan harga-harga kebutuhan pokok, tarif listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Kita juga kritisi berbagai kebijakan impor seperti impor beras, garam, kedelai, dan lainnya yang jelas merugikan petani," ujar Jazuli.
Selain itu, kata dia, Fraksi PKS DPR juga menginisiasi RUU pro rakyat. Salah satunya, RUU Kewirausahaan yang diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi rakyat.
Pro keummatan, lanjut Jazuli, dilakukan dengan cara selalu dekat dan menjaga silaturahim dengan kyai, ulama, habaib, dan tokoh-tokoh agama agar setiap langkah dan kebijakan Fraksi PKS tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan aspirasi umat. Serta selalu terdepan dalam merespon isu-isu keummatan.
"Maka sikap Fraksi PKS tegas menolak perzinahan, perilaku LGBT, peradaran miras secara bebas, dan bahaya narkoba karena bukan saja bertentangan dengan nilai-nilai agama, akhlak, lebih dari itu merusak masa depan generasi bangsa," tutur Jazuli.
Jazuli memgklaim, Fraksi PKS juga terdepan dalam memperjuangkan legislasi yang mengatur masalah umat dengan keberpihakan yang kuat pada kepentingan umat seperti UU pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Pengelolaan Dana Haji, termasuk RUU Pendidikan Pesantren, RUU KUHP, RUU Pelarangan Minuman Beralkohol.
Baca Juga: Lagi-lagi Ronaldo Ukir Sejarah di Liga Champions
Di daerah Aleg-Aleg PKS DPRD juga aktif melahirkan perda-perda yang menumbuhkan semangat keberagamaan.
Sedangkan pro nasionalisme, Aleg PKS komitmen menjaga Pancasila sebagai nilai identitas dan karakter serta kepribadian bangsa.
"Apa karakter bangsa Indonesia? Pancasila! Bangsa Indonesia itu bertuhan, beragama, berakhlak. Bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersatu dan bersaudara. Mengedepankan musyawarah dan berlaku adil kepada seluruh rakyatnya," kata Jazuli.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Takjil, Pedagang Jangan Gunakan Pengawet dan Pewarna Berbahaya
-
Ahli di Sidang Gus Yaqut: Sprindik KPK Keliru karena Campur Aduk KUHP Lama dan Baru
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi