Suara.com - Rapat Pleno Fraksi PKS di DPR dan DPRD yang diikuti lebih dari seribu orang, berkomitme untuk mengawal khidmat PKS pada rakyat yang disebut "Tiga Pro", yaitu Pro kerakyatan, Pro keummatan, dan Pro Pengokohan Nasionalisme Indonesia.
"Setiap anggota legislatif PKS di semua tingkat harus paham, menghayati, dan membumikan tiga pro ini dalam setiap sikap dan kebijakan politiknya. Tidak boleh kebijakan Fraksi PKS keluar dari tiga koridor ini," kata Ketua Anggota Legislatif Nasional PKS, Jazuli Jawaini dalam siaran pers, Rabu (24/2/ 2018).
Secara konkret, lanjut dia, anggota legislatif (Aleg) PKS harus selalu hadir di tengah-tengah rakyat, memahami setiap kebutuhan rakyat, menyelami semua kesulitan dan penderitaan rakyat, berempati dengan permasalahan mereka.
Dengan demikian, kata dia, Aleg PKS diharapkan akan pro rakyat. Fraksi PKS seluruh Indonesia juga telah menghadirkan terobosan hari aspirasi rakyat agar seluruh rakyat semakin mudah menemui dan menyampaikan aspirasinya kepada Aleg PKS.
"Di tengah ekonomi rakyat yang sulit, Fraksi PKS tegas berpihak pada rakyat dengan menolak dan mengkritisi kebijakan penaikan harga-harga kebutuhan pokok, tarif listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Kita juga kritisi berbagai kebijakan impor seperti impor beras, garam, kedelai, dan lainnya yang jelas merugikan petani," ujar Jazuli.
Selain itu, kata dia, Fraksi PKS DPR juga menginisiasi RUU pro rakyat. Salah satunya, RUU Kewirausahaan yang diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi rakyat.
Pro keummatan, lanjut Jazuli, dilakukan dengan cara selalu dekat dan menjaga silaturahim dengan kyai, ulama, habaib, dan tokoh-tokoh agama agar setiap langkah dan kebijakan Fraksi PKS tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan aspirasi umat. Serta selalu terdepan dalam merespon isu-isu keummatan.
"Maka sikap Fraksi PKS tegas menolak perzinahan, perilaku LGBT, peradaran miras secara bebas, dan bahaya narkoba karena bukan saja bertentangan dengan nilai-nilai agama, akhlak, lebih dari itu merusak masa depan generasi bangsa," tutur Jazuli.
Jazuli memgklaim, Fraksi PKS juga terdepan dalam memperjuangkan legislasi yang mengatur masalah umat dengan keberpihakan yang kuat pada kepentingan umat seperti UU pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Pengelolaan Dana Haji, termasuk RUU Pendidikan Pesantren, RUU KUHP, RUU Pelarangan Minuman Beralkohol.
Baca Juga: Lagi-lagi Ronaldo Ukir Sejarah di Liga Champions
Di daerah Aleg-Aleg PKS DPRD juga aktif melahirkan perda-perda yang menumbuhkan semangat keberagamaan.
Sedangkan pro nasionalisme, Aleg PKS komitmen menjaga Pancasila sebagai nilai identitas dan karakter serta kepribadian bangsa.
"Apa karakter bangsa Indonesia? Pancasila! Bangsa Indonesia itu bertuhan, beragama, berakhlak. Bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersatu dan bersaudara. Mengedepankan musyawarah dan berlaku adil kepada seluruh rakyatnya," kata Jazuli.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025