Suara.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut seluruh ketua fraksi di DPR periode 2009-2014 menerima uang proyek pengadaan KTP elektronik.
Itu disampaikan Nazaruddin saat menjadi saksi dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bungur, Jakarta, Senin (19/2/2018).
"Betul yang mulia, waktu itu dijelaskan Andi di ruangan Ketua Fraksi Anas Anas (Anas Urbaningrum). Waktu itu Bu Mustoko minta semua pimpinan fraksi diberi (jatah proyek) e-KTP. Usulan itu dicatat dan disampaikan," ujar Nazaruddin di persidangan.
Nazaruddin menuturkan berdasarkan laporan mendiang Mustokoweni yang juga anggota Komisi II DPR dan pengusaha Andi Narogong, seluruh uang dari jatah proyek KTP elektronik sudah diberikan kepada seluruh pimpinan fraksi di DPR.
"Menurut laporan dari Bu Mustokoweni sama si Andi Narogong semua sudah terealisasi. Termasuk Fraksi Demokrat," kata dia.
Jatah duit 1 juta dolar AS untuk Fraksi Partai Demokrat kata Nazaruddin diserahkan kepada dirinya melalui Mirwan Amir yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat dan mantan Wakil Ketua Banggar.
"Jatah Demokrat diserahkan ke Mirwan Amir, Mirwan sampaikan ke bendahara fraksi, saya sendiri," ucap Nazaruddin
Namun dari uang 1 Juta dolar AS, kata Nazaruddin hanya diserahkan ke fraksi sebesar 500 ribu dolar AS dan uang tersebut disimpan di brankas Partai Demokrat.
"Waktu itu dibawa pak Mirwan Amir 1 juta dolar AS diserahkan ke fraksi itu 500 ribu dolar AS . Dan 500 ribu dolar AS (sisanya) waktu itu ada kebutuhan saya lupa. Waktu itu yang dikasih 1 juta dolar AS, tapi yang diserahkan, di Fraksi Demokrat itu ada brankasnya, yang dimasukan ke brankas 500 ribu dolar. Terus ada penerimaan selanjutnya, saya lupa rinciannya," ucap Nazaruddin.
Baca Juga: Sidang Setnov, Ganjar Akui Laporkan Proyek e-KTP ke Puan Maharani
Meski demikian, Nazaruddin tak mengetahui besaran uang yang diterima semua fraksi. Namun ia memastikan besaran angka uang yang diberikan berbeda-beda.
"Beda (uang yang diterima fraksi). Saya lupa tapi semua DPR," tandasnya.
Selain Nazaruddin, Jaksa Penuntut Umum KPK juga menghadirkan saksi lainnya yakni mantan Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo, Kepala SPI PT LEN Industri Yani Kurniati, mantan pegawai PT Murakabi Sejahtera Tri Anugrah Ipung F, Mantan Direktur Utama PT Sucofindo Arief Safari, Komisaris PT Softorb Technology Indonesia Mudji Rachmat Kurniwan, Ketua Manajemen Bersama Konsorsium PNRI Adres Ginting dan Mantan Koordinator Keuangan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia PNRI Indri Mediani.
Novanto didakwa menerima uang dari kasus proyek e-KTP sebesar 7,3 juta dolar AS. Novanto saat itu menjabat ketua fraksi partai Golkar diduga melakukan pertemuan bersama-sama dengan pihak lain. Novanto diduga menyalahgunakan kewenangan untuk mengintervensi proses e-KTP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?
-
Warga Jakarta Siap-siap, PAM Jaya Bakal Gali 100 Titik untuk Jaringan Pipa di 2026