Suara.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan Nu'man Abdul Hakim membongkar kemunculan istilah 'gajah' dalam pembahasan proyek pengadaan e-KTP. Menurut Nu'man, istilah tersebut digunakan oleh mantan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar untuk menyebut pihak yang berperan penting dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu.
Hal itu disampaikan Nu'man saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek e-KTP dengan tedakwa Setya Novanto.
Nu'man awalnya mempertanyakan penyelenggara proyek e-KTP yang dinilai tak dikelola secara profesional kepada Agun. Pasalnya, mantan anggota Komisi II ini mengaku sudah dua kali mengalami gagal saat melakukan proses perekaman.
"Kemudian Pak Agun jawab kemungkinan gajah-gajah, (dia pesan) jangan sampai melibatkan diri dan terlibat," kata Nu'man di pengadilan tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).
Ia tak menanyakan lebih lanjut siapa 'gajah' yang dimaksud Agun. Ia hanya berasumsi jika istilah tersebut ditujukan ke pihak kementerian. Nu'man pun tak merinci kementerian mana yang dimaksud. Namun, dalam proyek ini, kementerian berwenang yang mengerjakan proyek ini adalah Kementerian Dalam Negeri.
"Pak Agun nggak sebutkan, tapi saya tafsirkan kira-kira kementerian lah yang memengaruhi," katanya.
Selain Agun, ia juga menyebut pernah mendapat pesan dari mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Saat itu, Ganjar sempat mengingatkan dirinya agar tak menerima apapun terkait proyek e-KTP
"Pak Ganjar pernah sampaikan, 'Kalau ada yang nawarin apapun dari e-KTP ini, Pak Nu'man jangan mau terima'. Saya bilang, 'Oh iya', itu disampaikan sambil jalan aja. Termasuk uang," katanya.
Berita Terkait
-
Praperadilan Paulus Tannos dalam Kasus E-KTP Ditolak Hakim, Ini Alasannya
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Kawal Hingga Tiba di Rumah! Pesan Tegas DPR Usai 9 WNI Dibebaskan dari Penjara Israel
-
Krisis Iklim Mengubah Politik Gender Rumah Tangga, Bagaimana Bisa?
-
Kolaborasi Memperluas Akses Air Bersih di Wilayah 3T
-
Rp 1,9 Triliun Digelontorkan, Tapi Jakarta Masih Punya 211 RW Kumuh
-
Auditorium Binus Anggrek Terbakar! 70 Personel Damkar Diterjunkan, Penyebab Masih Misteri
-
Pemerintah Harus Kaji Ulang Susu Formula di MBG: Pangan Lokal Lebih Ampuh
-
Wangi Parfum Beradu Aroma Kandang: Kisah Nayla, Eks SPG Mobil Mewah yang Kini Jadi 'Pramugari' Sapi
-
Api Lahap Auditorium Lantai 4 Binus University di Jakarta Barat
-
Dafta Negara Protes Kekejaman Israel Siksa Aktivis Global Sumud Flotilla, Termasuk 9 WNI
-
BPJS Ketenagakerjaan dan Telkomsel Perkuat Coverage Pekerja Informal melalui Jamsostek Poin"