Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan, tidak ada skenario politik untuk menduetkan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Penegasan Ketua DPP PDIP PHamka Haq tersebut, untuk merespons pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli sebelumnya mengatakan terdapat skenario untuk merayu Prabowo agar mau menjadi cawapres Jokowi.
"Tidak pernah muncul wacana seperti itu," kata Hamka Haq saat Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD PDI Perjuangan NTB yang dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, di Mataram, seperti dilansir Antara, Senin (19/2/2018).
Ia menyatakan, kalau ada keinginan seperti itu, pastinya akan dibahas di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP yang akan dilangsungkan 23-25 Februari 2018.
Menurutnya, PDIP sendiri tahu betul bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih ingin kembali mencalonkan diri menjadi presiden di Pilpres 2019.
Karena itu, kata dia, PDIP tidak mungkin membahas wacana menduetkan Jokowi dengan Prabowo.
"Kalau memang (nanti) ada tawaran (dari Gerindra), tentu PDIP akan membahasnya," kata Hamka Haq.
Sebelumnya, Fadli Zon meyakini partainya akan mendapat dukungan dari partai lain untuk mengusung Prabowo sebagai capres.
Baca Juga: KPK Berharap Novel Baswedan Langsung Aktif Sepulang Berobat
"Kalau kami yakin, bahwa Gerindra akan mengusung Pak Prabowo dengan menggandeng nanti siapa pun yang akan diusung koalisi yang menyertai kami, ya harus ada persetujuan bersama," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin.
Fadli mengakui membangun koalisi untuk pilpres tidak mudah. Bakal ada proses panjang dan a lot, terutama lobi-lobi ke partai politik lainnya.
Kekinian, kata dia, Gerindra secara intensif berkomunikasi dengan PKS dan PAN untuk mengusung Prabowo. Tak tertutup kemungkinan komunikasi politik juga akan dilakukan dengan partai politik lain.
"Ya nanti lihat lah, sejauh ini kan komunikasi Gerindra bersama PKS sama PAN bisa dengan partai lain juga," ujar Fadli.
Tak hanya itu, Fadli juga membantah pernyataan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid yang meyakini Prabowo tidak akan maju di Pilpres 2019.
Sebab, berbagai survei menunjukkan elektabilitas Prabowo selalu jauh di bawah Jokowi.
Berita Terkait
-
Demi Jokowi, Partai Golkar Siapkan Jangkar Bejo dan Gojo
-
Dicegat Paspampres Jokowi saat ke Podium, Anies: Saya Bahagia....
-
Fadli Zon Ungkap 3 Kesalahan yang Bisa Membuat Jokowi Kalah
-
Fadli Zon: Prabowo Dirayu Supaya Jadi Cawapres Jokowi
-
Fadli Zon Duga Anies Dilarang ke Podium karena Bukan Teman Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO