Suara.com - Palestina mengecam keputusan Amerika Serikat (AS), yang akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
"Langkah ini secara langsung dan sengaja melanggar identitas dan eksistensi rakyat Palestina," ujar pernyataan resmi pemerintah Palestina yang dikutip Anadolu Agency, Minggu (25/2/2018).
Washington mengakui siap membuka kedutaannya di Yerusalem pada 14 Mei, hari di mana Israel didirikan dan secara resmi diakui oleh Washington pada 1948.
Pemerintah Palestina menegaskan tanggal tersebut sengaja dipilih untuk menyakiti hati dunia Arab.
"Ini adalah langkah yang tidak dapat diterima," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
"Langkah sepihak AS ini tidak akan memberikan legitimasi kepada siapa pun dan akan menghambat upaya perdamaian di kawasan," tegas Nabil.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan, Trump tidak lagi menjadi bagian dari solusi Israel-Palestina, tetapi justru menjadi masalah.
Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina di mana orang-orang Palestina berharap Yerusalem Timur—yang sekarang diduduki oleh Israel—dapat berfungsi sebagai ibu kota Palestina.
Israel kali pertama menduduki Tepi Barat Palestina, termasuk Yerusalem Timur, selama Perang Timur Tengah 1967.
Baca Juga: Mesir Temukan 8 kuburan Firaun berusia 3000 tahun
Pada 1980, Israel mengokupasi seluruh daerah di sana dan mengklaimnya sebagai ibu kotanya.
Hukum internasional terus memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di atas tanah tersebut adalah ilegal.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert, Jumat (23/2), menegaskan kepindahan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem bakal dilakukan bertepatan dengan tanggal berdirinya Israel.
“Pembukaan kedutaan di Yerusalem bertepatan dengan 70 tahun berdirinya Israel,” ungkap Nauret.
Kedutaan tersebut, menurut dia, akan berlokasi di Arnona, Yerusalem. Fasilitas konsulat jenderal AS yang ada saat ini untuk mengeluarkan visa dan urusan diplomatik lainnya, untuk sementara waktu akan diubah menjadi kedutaan besar.
Langkah AS memindahkan Duta Besar dan stafnya ke Yerusalem, datang setelah Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menyetujui rencana keamanan terakhir untuk relokasi tersebut pada Kamis (22/2) malam.
Berita Terkait
-
Panas! AS Akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem pada 14 Mei
-
Bentrok Demonstran Palestina - Tentara Israel Cederai 32 Orang
-
Kunjungi Palestina, Delegasi Donald Trump Dilempari Telur Busuk
-
Disiksa, Warga Palestina Tewas dalam Sel Tahanan Israel
-
Tak Kuat Menderita, Banyak Warga Palestina Tinggalkan Yerusalem
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Banyak Siswa SMAN 72 Korban Bom Rakitan Alami Gangguan Pendengaran, 7 Dioperasi karena Luka Parah
-
OTT di Ponorogo, KPK Tangkap Bupati Sugiri Sancoko, Sekda, hingga Adiknya
-
Istana Buka Suara Soal Pro dan Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tiba di KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bungkam Soal OTT Terkait Jual Beli Jabatan
-
Prabowo Siap Beri 1,4 Juta Hektare Hutan ke Masyarakat Adat, Menhut Raja Juli Ungkap Alasannya!
-
Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!
-
OTT Bupati Ponorogo, PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Bakal Ambil Keputusan Jika Sudah Tersangka
-
Indonesia Tegaskan Dukung Penuh Inisiatif Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis
-
KPK Ngaku Amankan 13 Orang dalam OTT DI Jatim, Termasuk Bupati Ponorogo