Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai sindikat penyebar berita bohong, The Family Muslim Cyber Army (MCA), memanfaatkan momen menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk menjatuhkan pemerintah.
"Dari awal kita katakan bahwa tahun politik ini 'suhu' memanas menghadapi pilkada dan pemilu. Negara sudah aman, tapi kelompok perorangan ini malah mendesain untuk mengacaukan ini (pilkada dan pemilu)," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat seperti dilansir Antara.
Ia menambahkan penyelenggara pemilu, hingga saat ini sudah dengan baik mempersiapkan perhelatan pemilihan presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif mendatang.
"Lalu dikacaukan supaya pemerintah dianggap gagal, dijatuhkan, seakan-akan bertindak sewenang-wenang. Itu kejahatan. Itu namanya pengkhianat," tutur Menko Polhukam.
Mantan panglima TNI tersebut menegaskan perbuatan yang dilakukan MCA sangat merugikan masyarakat serta negara, sehingga harus ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum.
"Saya minta aparat kepolisian kejar, tangkap, dan hukum sekeras-kerasnya. Kelompok itu jelas akan mengganggu bangsa," kata Wiranto.
Sebelumnya, pengamat teknologi Irwansyah mengatakan kemunculan MCA ini tyda terlepas dari semaninha menguatnya komunallisme. “MCA merupakan bagian dari fenomena menguatnya keyakinan seseorang dan komunitas tertentu dalam masyarakat yang saling terhubung dengan teknologi media berjaringan yang semakin personal," kata Irwansyah kepada Antara di Jakarta, Jumat (2/3/2018).
Menariknya, kata dia, karena Indonesia pada 2019 akan menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres, maka dalam kurun waktu 2018 dan 2019 ini diperkirakan akan kental dengan politisasi agama.
"Hal ini karena aktor, media saluran komunikasi, dan pesan (yang bersifat politik) mudah diarahkan dan mengarah kepada kawan dan lawan politik dalam menuju instabilitas pertahanan dan keamanan," jelas dia.
Akan tetapi hal itu berakibat pada dunia investasi dan akan membuat investor menjadi ragu dalam mempercayai Indonesia dalam dua tahun ke depan.
"Oleh karenanya dibutuhkan kearifan setiap kelompok dan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan beradaptasi dalam perubahan yang sangat dinamis. Ada baiknya karena masih sesama warga negara dirangkul utk membangun kesejahteraan bersama," ujarnya.
Sebelumnya, pihak kepolisian Indonesia menangkap sedikitnya lima orang yang tergabung dalam grup percakapan Whatsapp MCA. Kelima tersangka tersebut ditangkap di daerah berbeda yakni di Tanjung Priok (Jakarta Utara), Pangkal Pinang, Bali, Sumedang dan Palu.
Berdasarkan barang bukti yang diperoleh Polri, kelompok MCA diduga menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong terkait isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), melalui jaringan komunikasi Whatsapp.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!