Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon melaporkan pianis Ananda Sukarlan ke Bareskrim Polri pada Jumat (2/3/2018) untuk kasus dugaan penyebaran informasi tidak benar atau hoax di media sosial. Atas laporan kepolisian itu, Ananda telah menunjuk LBH GP Ansor menjadi tim kuasa hukumnya.
"Hari Jumat LBH GP Ansor telah menerima kedatangan Ananda Sukarlan pasca dilaporkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Mabes Polri. Maka itu kami akan memberikan pendampingan hukum kepada Ananda Sukarlan," kata Dendy Zuhairil Finsa, selaku tim Kuasa Hukum dari LBH GP Ansor kepada Suara.com, Minggu (4/3/2018).
Ia menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran pidana baik Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau lainnya dari postingan kliennya di media sosial yang dituduh hoax tersebut.
"Menurut kami dalam postingan yang diunggah Ananda Sukarlan tidak ada unsur melawan hukum yang bisa menjerat yang bersangkutan," ujar Dendy.
Menurut dia, Ananda hanya caption dari akun yang di follow, yang meretweet postingan dari akun @stlaSolo1. Artinya, kata Dendy, kliennya tidak memposting langsung foto Fadli Zon dan Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) dengan orang yang disebut admin atau pengelola Muslim Cyber Army (MCA).
"Dan bahkan klien kami juga tidak meretweet langsung, akan tetapi caption apa yang di retweet oleh akun lain," kata Dendy.
Sedangkan kultweet Ananda tentang, "Nah loh, ini kayaknya butuh diRT 58 x 100 kali deh, biar 58 persen itu lihat", merupakan bentuk meminta konfirmasi mengenai kebenaran tweet tersebut.
"Dan yang tahu tentang kebenaran itu Pak Fadli Zon dan para pendukungnya," ujar dia.
Dendy membantah ada hate speech atau ujaran kebencian, pencemaran nama baik dalam postingan kliennya tersebut. Semua itu murni permintaan konfirmasi.
Baca Juga: Tak Hanya Tionghoa, Cap Go Meh di Glodok Pamer Budaya Nusantara
"Namun LBH Ansor tetap menghormati langkah hukum yang diambil Fadli Zon sepanjang didukung bukti dan penafsiran yang tepat atas apa yang dilaporkan. Dan LBH Ansor juga akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan," kata dia.
Selain dikenal sebagai komposer musik, nama Ananda Sukarlan pada November 2017 sempat ramai diberitakan, karena aksi walk out ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berpidato di acara peringatan 90 tahun berdirinya Kolese Kanisius di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik