Suara.com - Serangan udara Rusia dan Amerika Serikat menyebabkan kematian massal di kalangan warga Suriah, sementara pasukan pemerintahan Presiden Bashar al Assad menggunakan senjata kimia di Ghouta timur, kata penyelidik kejahatan perang PBB.
Di sisi lain, Isis juga melakukan sejumlah kejahatan perang dengan membunuh warga atau menggunakan mereka sebagai perisai manusia, kata penyelidik itu dalam laporan hasil penelitian enam bulan.
Paulo Pinheiro, kepala Komisi PBB untuk Penyelidikan Suriah, mengatakan bahwa kejahatan perang itu terjadi di tengah "masa paling gelap dalam kemelut itu" saat pertempuran berlangsung sengit di Idlib, Afrin, dan Ghouta.
Namun, komisi itu "bukan pengadilan" dan tidak mempunyai wewenang melakukan langkah lebih jauh, kata Pinheiro kepada wartawan.
"Korban perang Suriah sangat menderita akibat lonjakan kekerasan di berbagai belahan negara tersebut", kata laporan komisi PBB itu.
"Pasukan pemerintah Suriah terus menggunakan senjata kimia untuk mengalahkan kelompok bersenjata di Ghouta timur," tulis laporan yang sama.
Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa pesawat tempur Rusia pada November tahun lalu menjatuhkan bom di sebuah pasar Atareb, Aleppo barat, sehingga menewaskan 84 orang dan melukai 150 orang. Tempat itu adalah "zona de-eskalasi" yang dinyatakan sendiri oleh Moskow bersama Iran dan Turki.
Komisi PBB tidak menemukan bukti bahwa Rusia dengan sengaja membombardir pasar itu, namun menegaskan bahwa serangan itu berpeluang dimasukkan sebagai kejahatan perang.
"Ini adalah untuk pertama kalinya kami bisa membuktikan pelanggaran dari sebuah pesawat spesifik Rusia dan bisa menyelidiki tempat kejadian perkara," kata Pinheiro.
Baca Juga: Lebih dari 2.000 Teroris Ditaklukan dalam Operasi Afrin di Suriah
Pinheiro mengatakan bahwa menurut hukum humanitarian internasional, penggunaan senjata tertentu di wilayah sipil secara otomatis bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Sementara itu, tiga serangan udara dari koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat, di sebuah sekolah dekat Raqqa pada Maret tahun lalu telah menewaskan 150 warga sipil atau lima kali lipat dari jumlah yang diakui oleh Pentagon.
Pentagon pada saat itu berasalan bahwa serangannya hanya menewaskan puluhan anggota kelompok Isis, bukan warga sipil.
Tetapi, keterangan Pentagon dibantah oleh tim Komisi PBB, yang tidak menemukan bukti adanya anggota IS di sekolah tempat kejadian. Koalisi Amerika Serikat dianggap telah melanggar hukum internasional karena tidak mengindahkan perlindungan terhadap warga sipil yang mengungsi di sekolah itu sejak 2012.
Komisi itu mendesak semua pihak untuk membuka akses di daerah-daerah perang dan tahanan.
Laporan komisi PBB didasarkan atas wawancara rahasia dengan 500 orang korban atau saksi mata di luar atau dalam Suriah melalui media sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional