Suara.com - Massa di Inggris menggelar unjuk rasa di hadapan kantor perdana menteri di Downing Street dan Istana Buckingham Palace, di tengah kunjungan resmi dari Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman, Rabu (7/3/2018).
Putra Mahkota, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (8/3), berkunjung ke Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Theresa May dan Ratu Elizabeth II.
Ratusan demonstran dari kelompok Stop The War Coalition dan Hands Off Yemen, berdiri di depan Downing Street membawa poster-poster dengan pesan yang bertuliskan: "Tolak Pangeran Mahkota. Hentikan penjualan senjata ke Arab Saudi" dan "Bin Salman adalah Kriminal Perang".
Anggota parlemen dari Partai Labour Chris Williamson mengatakan, Arab Saudi melanggar HAM bukan hanya dengan operasi militer yang mereka luncurkan di kawasan Timur Tengah, tapi juga dari sisi kebijakan domestik.
Dia mengkritik pemerintah Inggris yang menyambut baik sang pangeran.
"Krisis kemanusiaan yang disebabkan rezim Saudi di Yemen sangat menjijikan dan didukung oleh penjualan senjata dari Inggris,” tegas Williamson.
Pangeran Mahkota, May dan pejabat-pejabat Inggris lainnya akan membahas isu kerja sama keamanan dan pertahanan serta perdagangan dan investasi antara kedua negara kerajaan itu.
Selama ini, Inggris menjadi salah satu pemasok senjata untuk Arab Saudi dan meraup untung milyaran dari penjualan itu.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Inggris dikecam karena dianggap mendukung perang Saudi di Yaman.
Baca Juga: Bulog Akui Penyerapan Beras Cuma 5 Persen dari Total Produksi
Pemimpin oposisi Jermy Corbyn mengkritik May dan pemerintah Inggris karena bersikap lunak terhadap rezim Saudi. Dia mengatakan Inggris seperti "mendukung dalam aksi yang dinyatakan PBB sebagai kejahatan perang".
Tapi, Perdana Menteri Inggris membela hubungan pemerintahannya dengan Saudi dan mengatakan Inggris berperan besar dalam menyoroti isu-isu yang dihadapi Saudi.
"Perdana Menteri sempat mengungkit keprihatinan kami terkait situasi kemanusiaan di Yaman. Perdana Menteri dan Pangeran Mahkota menyetujui pentingnya menyediakan akses untuk bantuan dan aktivitas komersil, termasuk melalui pelabuhan. Mereka juga sepakat solusi politik adalah satu-satunya cara mengakhiri konflik dan penderitaan di Yaman," kata seorang juru bicara Downing Street.
Lebih dari 10.000 warga sipil telah tewas dalam perang Yaman dan sekitar delapan juta warga terancam kelaparan akut sejak koalisi yang dipimpin Saudi menerapkan blokade di sejumlah pelabuhan utama Yaman.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Buka Pelatihan Komunikasi Sosial, Kapolda Metro Jaya: Polisi Jangan Sakiti Hati Masyarakat!
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
-
Lisa BLACKPINK 'Ambil Alih' Kota Tua untuk Syuting Film, Sejumlah Jalan Direkayasa hingga 7 Februari
-
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI
-
Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'