Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraraham Samad mengatakan sistem hukum di Indonesia masih kurang lengkap. Terutama untuk pencegahan praktik korupsi oleh KPK, Samad mengatakan Indonesia masih kalah dari Malaysia.
Samad mengatakan, setiap pejabat atau penyelenggara negara di Malayasia yang Laporan Harta Kekayaannya (LHKPN) tidak sesuai dengan pendapatannya, bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Malaysia Anti Corruption Comitee (MICC) atau KPK Malaysia. Menurutnya KPK Malaysia memiliki kewenangan untuk mengeksekusi.
"Malaysia dan Singapura adalah yang paling bagus dalam pengelolaan LHKPN. Kenapa? Karena dia punya daya eksekusi," kata Samad do Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).
Samad mengatakan ketika MICC menerima LHKPN dari penyelenggara negara dan didapatkan ada kejanggalan, maka pejabat tersebut dipanggil dan langsung diperiksa oleh MICC.
"Ketika LHKPN itu ditenggarai tidak firm dan tidak berdasarkan profile pendapatan sesorang, maka pada saat itu MICC memanggil orang itu, datang ke kantor MICC dan dilakukan pemeriksaan pada saat itu, itu namanya punya daya eksekutorial," katanya.
"Dan ketika seorang penyelenggara negara tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam masa pemeriksaan itu, maka pada saat itu dia dijadikan tersangka oleh MICC," lanjut Samad.
Samad mengatakan saat dia menjadi Ketua KPK pada periode 2011-2014 pernah disampaikannya kepada Komisi III DPR. Hal itu disampaikannya agar DPR membuat aturan, sehingga KPK mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi, bukan hanya untuk menerima laporan LHKPN saja.
"Sebenarnya, waktu saya di KPK saya mendorong Komisi III," katanya.
Oleh karena itu, dia berharap kepada Anggota Komisi III dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu untuk mendorong rencana tersebut.
"Mudah-mudahan dengan adanya Pak Masinton, pak Masinton ini kan vokal, dia harus mendorong nanti di Komisi III, kalau ini mau baik sistemnya, kita harus mengubah lah sistem hukum kita ini, jadi sebenarnya itu yang membedakan kita dengan Malaysia," kata tutup Samad.
Berita Terkait
-
KPK Soroti Mahalnya Biaya Politik, Ajukan Lima Rekomendasi Perbaikan Pemilu
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
KPK: Partai Politik Rentan Korupsi, Belum Ada Sistem Keuangan dan Kaderisasi Terintegrasi
-
KPK Bongkar Titik Rawan Korupsi Program MBG, Dari Regulasi Lemah hingga Konflik Kepentingan
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!
-
JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!
-
JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama