Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta bisa memberikan rekomendasi sanksi menyusul tewasnya nenek Tarminah (54) yang tertimpa besi hollow proyek Rusunawa Tingkat Tinggi, Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (18/3/2018).
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pilihan sanksinya tindak pidana ringan. Tapi nantinya tetap melalui proses kepolisian.
"Kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi sanksi itu, nanti tentunya kalau misalnya akhirnya, misalnya yang dipilih adalah Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ya harus diproses melalui kepolisian," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Dalam proyek tersebut, nenek Tarminah (54) tewas tertiban besi hollow, Minggu (18/3/2018).
Rekomendasi sanksi tindak pidana ringan akan diberikan kepada pekerja ataupun operator, bukan korporasi. Sandiaga menilai lalainya operator dikarenakan manajemen kurang baik.
"Karena kalau kami lihat operator itu ada beberapa, tadi ada laporan yang disampaikan oleh dinas tenaga kerja. Mungkin dia lelah, satu. Mungkin dia belum sampai. Jadi ibaratnya dia biasa hanya pilot helikopter atau bukan pilot pesawat jumbo jet. Jadi ilmunya belum sampai. Nah ini adalah untuk ketidakmampuan dari kontraktor untuk menerapkan Good Coorporate Governance," kata dia.
Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta memiliki wewenang terkait keselamatan dan kesehatan kerja.
"Dan kita mengimbau, misalnya kan itu kalau tadi dengar dari laporan dari Dinas Tenaga kerja kan sangat fundamental gitu ada yang bekerja di atas terus ada orang Bu Tarminah dan yang lain itu masih boleh melintas di bawahnya kan sebetulnya secara tata kelola keselamatan prosedur SOP yang benar itu nggak boleh berarti kan tidak ada koordinasinya," ucap dia.
Lebih lanjut, Sandiaga berharap ke depan semua kontraktor tidak hanya PT Waskita, harus mematuhi peraturan yang berkaitan keselamatan dan nyawa seseorang.
Baca Juga: Proyek Rusunawa Pasar Rumput Makan Korban, Polisi Usut Kelalaian
"Nah ini yang kamu harapkan kedepan kontraktor bukan hanya Waskita Karya tapi semuanya mematuhi karena ini suatu yang sangat fundamental sangat basic berkaitan dengan keselamatan dan nyawa dari melayang satu nyawa saja sudah tidak bisa diterima gitu, itu yang sesuatu sangat mengkhawatirkan. Menurut saya ini harus ada tindakan yang konkret, riil, harus ada sanksi yang tegas," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Toyota Pamerkan Land Cruiser Hybrid dan GAZOO Racing Terbaru di GIIAS 2026
-
Pelatih Indonesia All Stars Minta Pemain Jangan Minder Saat Tantang Aston Villa
-
Promo RI: Belanja Kebutuhan Harian di Farmers Market dan Pasarina Dapet Diskon Besar!
-
Raih Opini WTP BPK, Purbaya Klaim Jadi Bukti Fiskal Sehat
-
Mendiktisaintek Didesak Tindak Lanjuti Rekomendasi Irjen soal Dugaan Plagiasi Guru Besar Unsoed
-
Bayar Cicilan Kendaraan Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback 10 Persen, Cek Syaratnya!
-
Bea Cukai Ungkap Penerimaan Negara dari Ekspor Sawit Pangkalan Bun Tembus Rp 1,74 Triliun
-
Sempat Sulitkan Timnas Indonesia, John Herdman Angkat Topi Buat Timor Leste
-
Investasi Rp1 Triliun, Jakarta Kembangkan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi di Banten
-
Di Balik Kemenangan Gugatan MBG, Putusan MK Dinilai Sarat Kompromi Politik