Suara.com - Sejak Inggris mengusir 23 diplomat Rusia, belasan negara Uni Eropa dan juga Amerika Serikat mengikuti langkah yang sama.
Presiden AS Donald Trump, Senin (26/3/2018), memerintahkan mengusir 60 diplomat Rusia. Padahal, Trump selama ini dikenal akrab dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Selain AS, pada hari yang sama, sebanyak 14 negara anggota Uni Eropa telah mengusir puluhan diplomat Rusia.
Hal tersebut dianggap sebagai reaksi yang terkoordinasi atas serangan racun terhadap bekas mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia, di Inggris.
Sejauh ini sedikitnya 45 diplomat Rusia telah diusir dari seluruh Eropa.
"Sebagai tindak lanjut langsung terhadap keputusan Dewan Eropa pekan lalu untuk bereaksi terhadap Rusia dalam kerangka bersama, hari ini 14 negara anggota telah memutuskan untuk mengusir diplomat Rusia," kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, yang berada di Varna Bulgaria untuk KTT Uni Eropa-Turki, seperti diwartakan Anadolu Agency.
"Dewan Eropa setuju dengan penilaian pemerintah Inggris, bahwa sangat mungkin Federasi Rusia bertanggung jawab dan tidak ada penjelasan alternatif yang dapat diterima. Kami memutuskan untuk memanggil Duta Besar UE untuk Rusia untuk konsultasi," tambah dia.
Jerman adalah salah satu negara pertama yang membuat pengumuman itu, setelah Menteri Luar Negeri Heiko Maas menyatakan Berlin telah "mengusir empat diplomat Rusia".
Kementerian Luar Negeri Perancis, dalam sebuah pernyataan, mengatakan telah memberitahu otoritas Rusia tentang keputusan untuk mengusir empat personel negeri itu, yang memiliki status diplomatik dari wilayah Perancis, dalam waktu satu pekan.
Baca Juga: Pasal Divestasi dalam RUU Minerba Belum Komprehensif
Polandia mengatakan, mereka juga mengusir empat orang Rusia terkait serangan racun terhadap mantan mata-mata.
'Pesan Kuat Eropa'
Denmark, Belanda, Latvia, Spanyol dan Italia masing-masing menyatakan telah mengusir dua diplomat.
Lithuania dan Republik Ceko juga masing-masing mengusir tiga diplomat. Sementara itu, Estonia, Kroasia, Finlandia dan Rumania menyatakan telah meminta satu diplomat untuk pergi.
Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengatakan, mereka juga akan mengusir seorang diplomat Rusia.
Ukraina, negara non-UE, mengikuti 14 negara anggota dan mengusir 13 diplomat Rusia. Albania juga mengikuti langkah tersebut dengan mengusir dua diplomat Rusia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI